banner 120x600 banner 120x600

Pemkot Pontianak akan Terapkan Sanksi Non Yustisial

Forkopimda Kota Pontianak 5/8/2019
banner 120x600
banner 468x60

triggernetmedia.com – Pemkot Pontianak akan menerapkan sanksi non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (tibum). Langkah ini dilakukan lantaran pelaksanaan Perda Tibum dinilai belum optimal.

“Selama ini kita merasakan belum optimalnya pelaksanaan Perda terutama untuk ketertiban umum, masih banyak warga kota yang melanggar Perda karena denda yang terlampau kecil, sehingga dianggap tidak menimbulkan efek jera,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (5/8).

Edi menyebutkan, sebagai contoh, larangan permainan layangan yang masih saja dilakukan warga hingga menimbulkan korban. Untuk itu, perda tibum diterapkan supaya lebih efektif dan warga lebih tertib. Sementara untuk besaran nilai dendanya akan dilakukan kajian lebih lanjut, misalnya minimal Rp1 juta. Sebab saat ini, denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tibum saat disidang rerata sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.

Baca juga  Pandangan Umum Legislatif Terhadap Gubernur Kalbar Soal Raperda PJKH dan Pencegahan Karhutla

“Kalau Rp1 juta dendanya, diharapkan bisa menimbulkan efek jera,” kata Edi.

Edi menjelaskan, model penerapan hukum ada dua jenis, yakni non-yustisial dan sidang. Sedangkan untuk mekanisme bisa melalui peringatan pertama atau bahkan tanpa peringatan dan langsung ditindak.

Tindakan penertiban non-yustisial, jelas Edi, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

“Satpol PP atau PPNS bisa menindak dan menjatuhkan sanksi di lapangan tempat di mana warga tersebut melakukan pelanggaran Perda Tibum,” jelasnya.

Baca juga  DPRD Kota Pontianak Sahkan 11 Raperda Eksekutif Jadi Perda

Selain usulan dari Pemkot Pontianak terkait lima Raperda termasuk Raperda Tibum, satu Raperda inisiatif juga disampaikan oleh DPRD Kota Pontianak terkait Perda Reklame.

Edi mengakui, reklame merupakan potensi untuk pendapatan daerah.

“Namun di samping itu juga diperlukan penataan dalam rangka menciptakan kota yang indah dan salah satu unsur untuk mempercantik estetika kota,” pungkasnya.

 

Jim I Ariz

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.