banner 468x60 banner 468x60

Muda Mahendrawan Ajukan 12 Raperda RPJMD

Trigger Netmedia - 24 Juli 2019
Muda Mahendrawan Ajukan 12 Raperda RPJMD
Bupati Kyubu Raya, Muda Mahendrawan menyampaikan 12 draf Raperda RPJMD kepada unsur Pimpinan DPRD Kubu Raya 23/7/2019 (ist). - ()
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyerahkan 12 Raperda Eksekutif kepada unsur Pimpinan DPRD Kubu Raya (23/7/2019)

triggernetmedia.com – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyampaikan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) yang digelar DPRD Kabupaten Kubu Raya, Selasa (23/7).

Ke-12 Raperda itu, pertama, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kepala Desa.

Kedua, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketiga, penyelenggaraan kearsipan.

Keempat, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kelima, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Keenam, pembentukan Desa Padi Jaya di Kecamatan Kuala Mandor.

Ketujuh, pembentukan Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap.

Kedelapan, pembentukan Desa Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya.

Kesembilan, pembentukan Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap.

Kesepuluh Pembentukan Desa Suku Lanting Kecamatan Sungai Raya.

Kesebelas, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),

Kedua belas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menerangkan, tujuan diajukannya ke-12 Raperda agar dapat dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kubu Raya.

“Karena sebagai negara yang berdasarkan hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Muda ke-12 Raperda itu diajukan dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya sebagai tindaklanjut adanya perubahan regulasi di tingkat pemerintah pusat.

Kemudian, sambung dia, Raperda lainnya dipandang perlu untuk memacu efektivitas perangkat daerah di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Termasuk raperda tentang pembentukan desa, diajukan guna mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya,” jelas Muda.

“Kita berharap agar kedua belas raperda ini dapat dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akhirnya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Kubu Raya,” jelasnya lagi.

Pewarta : Jek/HumPro
Editor : Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

Berenang Tak Hanya Menyehatkan, Namun Tingkatkan Kemampuan Kosakata Anak

Berenang Tak Hanya Menyehatkan, Namun Tingkatkan Kemampuan Kosakata Anak

Artikel   Headline   Lifestyle   Psikologi & Tips   Serba-serbi
Pelaku Modest Fashion Menjamur, Begini Cara Produsen Busana Lokal Bersaing

Pelaku Modest Fashion Menjamur, Begini Cara Produsen Busana Lokal Bersaing

Bisnis   Comunity   Ekonomi   Headline   Lifestyle   News   Sorotan   Trend
Berapa Kali Seprai Harus Dicuci saat Cuaca Panas?

Berapa Kali Seprai Harus Dicuci saat Cuaca Panas?

Artikel   Headline   Serba-serbi   Tips
Efek Dahsyat Penerapan PPKM, Indeks PMI Manufaktur RI Anjlok ke Level 40,1

Efek Dahsyat Penerapan PPKM, Indeks PMI Manufaktur RI Anjlok ke Level 40,1

Bisnis   Ekonomi   Headline   Industri   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan hingga 90 Persen Tahun 2024

Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan hingga 90 Persen Tahun 2024

Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Ruko di Pasar dan Mall

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Ruko di Pasar dan Mall

Bisnis   Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
PNS Kemendikbudristek Wajib Baca Naskah Pancasila pada Rabu dan Jumat, Termasuk Saat WFH

PNS Kemendikbudristek Wajib Baca Naskah Pancasila pada Rabu dan Jumat, Termasuk Saat WFH

ASN   Headline   IT   Nasional   News   Pendidikan   Sorotan   Sospolhukam   Technology
Meluas ke Luar Jawa-Bali, Satgas Minta Daerah-daerah Ini Bersiap Hadapi Lonjakan Covid-19

Meluas ke Luar Jawa-Bali, Satgas Minta Daerah-daerah Ini Bersiap Hadapi Lonjakan Covid-19

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
PPKM Level 4 Diperpanjang, Angka Kematian Covid Indonesia Hari Ini Pecah Rekor 1.598 Jiwa

PPKM Level 4 Diperpanjang, Angka Kematian Covid Indonesia Hari Ini Pecah Rekor 1.598 Jiwa

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kota Pontianak Masuk Dalam Perpanjangan PPKM Level 4

Kota Pontianak Masuk Dalam Perpanjangan PPKM Level 4

Ekonomi   Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com