triggernetmedia.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak parah gempa bumi magnitudo 7,7 segera menetapkan status darurat. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan bencana dan membuka akses dukungan pemerintah pusat.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyebut enam daerah yang perlu segera menetapkan status tersebut, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Permintaan itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegasnya.
Menurut Suharyanto, status kedaruratan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penyaluran anggaran, bantuan teknis, serta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait ke wilayah yang terdampak.
Tidak hanya pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera menetapkan status darurat di tingkat provinsi. Kepastian status tersebut diperlukan agar koordinasi penanganan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Posko Penanganan Diperkuat
Untuk mempercepat penanganan di lapangan, pemerintah daerah diminta segera membentuk Pos Satuan Tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Suharyanto juga meminta unsur TNI dan Polri dilibatkan secara optimal dalam struktur komando penanganan. Menurutnya, pola satu komando penting untuk mengatur pergerakan personel, penanganan pengungsi, hingga distribusi bantuan dan logistik.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” katanya.
BNPB telah menyiapkan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere. Kedua posko tersebut difungsikan untuk memperkuat koordinasi penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.
Bantuan Dipusatkan di Posko Logistik Nasional
Untuk mengatur bantuan dari berbagai pihak, BNPB juga membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko ini menjadi pusat penerimaan bantuan yang berasal dari kementerian, lembaga, BUMN, pihak swasta, maupun masyarakat. Bantuan yang terkumpul selanjutnya akan dikirim ke wilayah terdampak melalui jalur Labuan Bajo dan Maumere.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” ujar Suharyanto.
Pemusatan bantuan tersebut diharapkan dapat mencegah penyaluran yang tidak terkoordinasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipetakan dan didistribusikan sesuai prioritas.
Basarnas Pimpin Pencarian Korban
Dalam operasi pencarian dan pertolongan, Suharyanto meminta Basarnas mengambil peran sebagai pemimpin operasi SAR. Pelaksanaannya akan melibatkan personel TNI, Polri, relawan, serta unsur terkait lainnya.
Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat untuk mempercepat pencarian dan evakuasi korban, sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan dan bantuan yang dibutuhkan selama masa darurat.
BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait kini memprioritaskan keselamatan warga, penanganan korban, pengelolaan pengungsian, serta pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah terdampak gempa NTT.
About Author
