banner 468x60 banner 468x60

Sosialisasi Saber Pungli Cegah Praktik Pungli di Ketapang

Trigger Netmedia - 12 November 2018
Sosialisasi Saber Pungli Cegah Praktik Pungli di Ketapang
 - ()

KETAPANG (triggernetmedia.com) – Polres Ketapang bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang sosialisasikan Sapu Bersih Pungutan Liar. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah.

“Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman yang baik bagi stakeholder tentang saber pungli, sehingga semakin luas juga informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar praktek prakter pemungutan liar yang masih ada saat ini bisa dicegah bahkan diberantas” ungkap asisten satu bidang Pemerintahan Pemkab. Ketapang, Donatus Franseda, Senin (12/11).

Donatus Franseda mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016. Dirinya menegaskan pungli adalah praktek pengenaan biaya diluar dari peraturan yang telah ditetapkan.

“Praktek-praktek yang terjadi selama ini dampaknya telah merusak sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diberantas hingga tuntas,” tegasnya.

Sementara, Kasi Datun Kejari Ketapang, Monita, memaparkan tentang beberapa Penyebab Pungli. Antara lain ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang, penyalahgunaan wewenang, jabatan, kewenangan yang ada atau melekat pada seseorang, faktor ekonomi, dengan dalil penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup.

“Faktor kultural dan budaya organisasi yang menyebabkan pungli dianggap hal yang biasa, dan terbatasnya sumberdaya manusia, serta lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan,” sebut Moneta.

Waka Polres Ketapang, Kompol Pulung Wietono, S.I.K yang juga Ketua tim Saber Pungli Kabupaten Ketapang, menegaskan arti pungli, tentang kriteria pungli, asas pelayanan publik, tujuan pelayanan publik, Dampak Pungli serta tentang Landasan Hukum. Dikatakan, pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan ditempat, yang seharusnya tidak ada biaya-biaya yang dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.

“Kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana” sebut Kompol Pulung Wietono.

Beberapa dampak serta bahaya pungli kata Kompol Pulung Soetomo, antara lain rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Perlu diketahui bahwa landasan hukum kegiatan saber pungli ini antara lain pasal 2 UU no 11 tahun 1980 tentang pemberian suap di Pidana 5 Tahun dan denda Rp.15 juta, pasal 3 UU nomor 11 tahun 1980 tentang penerima suap di pidana 3 tahun, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, pasal 5 ayat 1 UU 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001 tentang memberikan suap atau menjanjikan hadiah pada pegawai negeri / penyelenggara negara, pasal 12 (a), 12 (b) UU 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001 tentwng pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji untuk berbuat sesuatu, pasal 12 (e) UU 31 tahun 1999 serta UU 20 tahun 2001 tentang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan,” jelasnya.

Sosialisasi Sabet Pungli diwarnai sesi tanya jawab antara para peserta sosialisasi saber pungli kepada narasumber. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut kasi Pidsus Kejari Ketapang, L. Kanter, Kasi Hubungan Hukum BPN, Kepala UPTPPDWKTP Ketapang, Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Inspektorat Kabupaten Ketapang, Setda Ketapang, Bapeda, Kabid Pelayanan DPMPTSP, Kabid Informasi dan Kedudukan, Kasi Linmas Satpol PP, Plt. Kabid SDA DPUTR, Kepala Desa / Lurah, Sekcam Delta Pawan dan Benua Kayong, Kepala Sekolah SD/SMP/SMA di Kabupaten Ketapang.

Pewarta : Jhon
Editor : Arizbroadcaster

Tinggalkan Komentar

Terkini

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Bisnis   Ekonomi   Keuangan   Nasional   News   Sorotan
Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Fashion   Headline   Infotainment   Kekinian   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

Comunity   Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

Analisis   Comunity   Headline   IT   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com