banner 468x60

GOW KKR dorong peningkatan keterwakilan wanita di legislatif

Trigger Netmedia - 25 Oktober 2018
GOW KKR dorong peningkatan keterwakilan wanita di legislatif
 - ()

KUBU RAYA (triggernetmedia.com) – Representasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia masih minim. Hal tersebut diungkapkan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kubu Raya, Alberta Jeniard Manao, Kamis (25/10).

“Diharapkan kedepan keterwakilan perempuan sebesar minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif seperti amanat undang-undang pemilu dapat ditingkatkan menjadi 50 persen,” ucapnya.

Alberta mengatakan telah menyampaikan rekomendasi rapat Konsolidasi XVIII Badan Koordinasi Organisasi Wanita-Gabungan Organisasi Wanita (BKOW-GOW) se-Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang beberapa waktu lalu kepada pemkab. Kubu Raya.

“Kita telah melaksanakan rapat konsolidasi BKOW dan GOW se-Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Dari rakon tersebut ada beberapa hal yang disepakati dan menjadi rekomendasi yang harus disampaikan ke masing-masing kepala daerah,” ucapnya.

Menurutnya rapat konsolidasi dan rekomendasi yang dihasilkan adalah bentuk perhatian dan sinergi organisasi wanita dengan pemerintah daerah. Dikatakannya, ada sejumlah poin rekomendasi.

“Namun, garis besar yang ditekankan rapat konsolidasi adalah mengenai kuota keterwakilan perempuan untuk legislatif,” ujar Alberta.

Lebih lanjut dijelaskan, BKOW dan GOW se-Kalimantan Barat sepakat menghendaki keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang selama ini sebesar 30 persen ditingkatkan menjadi 50 persen. Meski demikian, Dia mengaku memahami jika aspirasi tersebut tidak mungkin terlaksana dalam waktu dekat.

“Ya, kita coba mengajukan. Bukan hanya kepada daerah tapi juga ke pusat. Ini kan ada undang-undangnya. Mudah-mudahan saja bisa ditanggapi. Mungkin bukan untuk saat ini melainkan ke depannya,” kata Alberta.

Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi pionir yang kemudian diikuti BKOW-GOW di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Alberta mengakui mengubah undang-undang bukan hal mudah. Sebab, undang-undang harus melingkupi seluruh wilayah di Indonesia.

“Yang dibuat BKOW-GOW Kalimantan Barat saat ini mudah-mudahan diikuti provinsi-provinsi lainnya. Di mana mereka juga mengajukan seperti itu. Kita mencoba dan mudah-mudahan bisa sehingga BKOW-GOW provinsi lainnya bisa mengikuti untuk selanjutnya sama-sama kita perjuangkan ke pusat,” tuturnya.

Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus mengapresiasi Rekomendasi Rakon XVIII BKOW-GOW se-Kalimantan Barat. Khususnya terkait aspirasi 50 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif.

“Upaya meningkatkan kualitas berpolitik memang harus dilakukan dari dalam sistem. Karena itu, saya mendorong kaum perempuan untuk serius menyiapkan diri sebelum terjun ke politik. Tergantung kaum perempuannya juga. Keran sudah dibuka, siapapun boleh mendaftar. Tinggal bagaimana para perempuan ini bisa mempersiapkan diri dan percaya diri bahwa kita bisa berkiprah,” ujarnya.

Wakil bupati Hermanus menekankan pentingnya niat baik sebelum terjun ke dunia politik. Dirinya mengatakan, niat adalah hal yang utama.

“Karena itu saya meminta kaum perempuan untuk memaknai politik secara positif. Politik jangan dikonotasikan negatif. Jika pun terjadi penyimpangan, maka perbaikan paling efektif adalah dilakukan dari dalam sistem. Terkadang kembali lagi kepada perempuannya berani atau tidak. Maju saja. Yang penting punya niat. Jangan dalam hati bicara politik selalu berkonotasi negatif. Kalaupun memang seperti itu di lapangan, ya tugas kitalah untuk mengubahnya. Untuk mengubah tidak bisa hanya bersuara di luar. Tapi saatnya kita juga harus berada di dalam sistem agar bisa memperbaikinya,” ucapnya.

Hermanus menegaskan pemerintah daerah mendorong para perempuan untuk berani tampil. Ditegaskan, perempuan punya peran sentral dalam memajukan kaumnya sendiri.

“Wanita sekarang sudah melek politik. Bagaimana kita tidak hanya aktif dalam arti berorganisasi perempuan. Mungkin harus ada sebuah langkah maju untuk kita bisa mengembangkan diri lebih lanjut. Kalau bisa lewat organisasi politik yang memang peluangnya untuk bisa melakukan perubahan lebih besar,” kata Hermanus.

Lebih lanjut Hermanus mengingstlan, kompetisi dalam politik harus dilakukan secara sehat, yang tidak menimbulkan gesekan akibat adanya hal-hal negatif seperti ujaran kebencian dan politik identitas.

“Bukan zamannya lagi kita menang dengan menyebar ujaran-ujaran kebencian. Yang terbaik adalah bagaimana kita adu program dan adu konsep. Jadi pesta demokrasi ini sekaligus caleg harus memberikan pendidikan politik yang baik. Apalah artinya menang tapi menggunakan cara-cara yang curang,” pungkasnya.

Pewarta : Rio / Humas Pemkab. KUBU RAYA
Editor : Yulia Ramadhiyanti.

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com