triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Rapat digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Sementara Ria Norsan mengikuti agenda tersebut dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar dengan didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan Koordinator BGN Wilayah Kalbar.
Dalam rapat tersebut, Tito meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap program MBG. Salah satu bentuk dukungan yang ditekankan adalah percepatan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemda juga diminta memperkuat koordinasi antarinstansi. Dinas Kesehatan berperan dalam memastikan standar kesehatan dan sanitasi, sedangkan Dinas Pendidikan mendukung pengawasan serta pendataan penerima manfaat di lingkungan sekolah.
Tito menilai MBG memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan makanan bergizi. Program tersebut dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengejar sejumlah target pembangunan, termasuk menekan angka stunting dan kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” kata Tito.
Program MBG juga diharapkan mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan dapat mendorong produksi petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha pangan lokal.
Selain itu, penyerapan produk pangan dari daerah dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung pengendalian inflasi.
Kepala BGN Sudaryono menambahkan, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat hingga orang tua siswa. Edukasi mengenai pola makan dan gizi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Untuk memperkuat pengawasan dan informasi program, BGN turut meluncurkan Radar MBG. Layanan digital tersebut menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta lokasi SPPG yang menjadi penyedia makanan.
Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri dan BGN juga memperkuat kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan penerima manfaat MBG sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Ria Norsan mengatakan Pemprov Kalbar siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, BGN, pemerintah kabupaten dan kota, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pengawasan dan koordinasi yang baik harus menjadi perhatian agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Melalui kolaborasi tersebut, pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.
About Author
