Pernyataan itu disampaikan Tito menanggapi OTT terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, yang dilakukan KPK pada Senin (20/7/2026).

“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sudah Dibekali Antikorupsi

Tito menjelaskan, selain mengikuti retret, para kepala daerah juga pernah dikumpulkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, menurutnya, pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perilaku setiap kepala daerah karena hal tersebut kembali pada integritas masing-masing individu.

“Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga. Kita kan tidak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang,” ujarnya.

Minta Kepala Daerah Introspeksi

Berkaca dari sejumlah kasus OTT yang menjerat kepala daerah, Tito mengimbau seluruh kepala daerah melakukan introspeksi dan tidak terlibat dalam praktik korupsi.

“Saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah, termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi,” katanya.

Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) ke-17 sepanjang 2026 dengan mengamankan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar (OTT Bupati Lombok Barat),” kata Fitroh kepada wartawan.

Fitroh juga mengonfirmasi bahwa Lalu Ahmad Zaini telah diamankan, namun belum menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang sedang ditangani.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengatakan ruang kerja Bupati telah disegel oleh KPK sejak Senin pagi.

“Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK),” ujarnya.

Saikhu mengungkapkan, beberapa jam sebelum OTT berlangsung, Lalu Ahmad Zaini masih mengikuti kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di halaman kantor bupati.

“Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget,” kata Saikhu.

The post Mendagri Prihatin Kepala Daerah Masih Terjaring OTT KPK appeared first on Trigger Netmedia.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati mengatakan, penguatan integritas harus dimulai dari ASN sebagai penyelenggara pemerintahan. ASN, menurut dia, memiliki peran penting sebagai teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau ASN sudah memiliki perilaku berintegritas, itu akan menjadi contoh bagi masyarakat. ASN harus menjadi role model,” kata Trisnawati, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, budaya integritas tidak dapat dibangun secara instan. Karena itu, Inspektorat secara rutin menggelar sosialisasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang kini memasuki bulan ketiga pelaksanaan.

Menurut Trisnawati, masih banyak ASN maupun masyarakat yang belum memahami batasan gratifikasi. Ia menegaskan, tidak semua bentuk pemberian dilarang. Pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau berpotensi memengaruhi pelayanan publik tidak diperbolehkan, sedangkan hadiah dalam kondisi tertentu, seperti pernikahan atau masa pensiun, masih dimungkinkan sesuai ketentuan.

Inspektorat juga kembali menggelar program ITKO TANGGUH yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut diisi dengan senam bersama, pemeriksaan kesehatan, hingga sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada perwakilan ASN dari seluruh perangkat daerah.

Selain menyasar ASN, edukasi juga diperluas kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Tim Penggerak PKK hingga tingkat kelurahan. Trisnawati menilai kesadaran masyarakat mulai meningkat. Hal itu terlihat dari antusiasme warga yang mulai berkonsultasi mengenai kategori gratifikasi saat kegiatan di Car Free Day.

Ke depan, Inspektorat juga akan memperluas pendidikan antikorupsi kepada pelajar dan mahasiswa, termasuk melalui lomba video bertema antikorupsi yang digelar dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia.

Menurut Trisnawati, berbagai upaya tersebut turut mendukung capaian Pemerintah Kota Pontianak dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2025, Kota Pontianak meraih nilai 90 persen dan menempati peringkat pertama dalam penilaian tersebut.

The post Inspektorat Pontianak Intensifkan Sosialisasi Gratifikasi untuk Perkuat Integritas ASN appeared first on Trigger Netmedia.

Audiensi berlangsung di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026), dan dihadiri Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin.

Dony mengatakan Danantara meminta pendampingan KPK dalam mengawal proyek strategis agar terhindar dari potensi penyimpangan.

“Kami memohon bantuan kepada KPK untuk mendampingi berbagai proyek, khususnya proyek hilirisasi yang sedang kami jalankan. Kami tidak ingin proyek-proyek ini memiliki potensi terjadinya korupsi,” kata Dony.

Selain pendampingan proyek, Danantara juga mengusulkan integrasi whistleblower system di seluruh BUMN dengan sistem yang dimiliki KPK. Menurut Dony, langkah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus mempermudah pelaporan dugaan pelanggaran.

Ia menjelaskan, kerja sama juga akan mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pelatihan antikorupsi, serta peningkatan kepatuhan pejabat BUMN dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Ini menunjukkan komitmen Danantara bahwa pengelolaan BUMN ke depan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Dony menambahkan, Danantara dan KPK akan menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui nota kesepahaman di tingkat pimpinan.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengatakan integrasi whistleblower system akan mempercepat penyampaian laporan dugaan penyimpangan dari BUMN kepada KPK.

Menurut dia, KPK nantinya akan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah laporan yang masuk termasuk tindak pidana korupsi atau pelanggaran lainnya.

Selain itu, KPK akan mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN serta penguatan kapasitas pencegahan korupsi di lingkungan Danantara dan BUMN.

“Kami mendorong agar setiap unit kerja di Danantara maupun BUMN memiliki minimal satu personel yang tersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan satu personel yang memiliki sertifikasi Corruption Risk Assessment (CRA),” kata Aminuddin.

The post Danantara Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di BUMN dan Proyek Hilirisasi appeared first on Trigger Netmedia.

“Sampai hari ini belum menerima reaksi dari BGN,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Aminudin, KPK telah menyerahkan hasil analisis risiko korupsi dan tata kelola program kepada para pemangku kepentingan, termasuk BGN.

Dalam kajian tersebut, KPK menemukan sejumlah potensi kerawanan, mulai dari tata kelola, pengawasan, hingga distribusi manfaat ekonomi program.

Salah satu temuan yang disoroti adalah kecilnya perputaran dana program yang kembali ke daerah. KPK mencatat sebagian besar aliran dana masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

“Hasil kajian kami menunjukkan bahwa uang yang kembali ke daerah itu jumlahnya sangat minim, di bawah lima persen,” ujar Aminudin.

KPK juga menilai keterlibatan koperasi desa dan BUMDes dalam rantai pasok program masih terbatas sehingga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar belum optimal.

Selain itu, lembaga antirasuah tersebut mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola BGN mengingat besarnya anggaran yang dikelola. Pada 2025, BGN memperoleh alokasi sekitar Rp85 triliun, sedangkan anggaran program pada 2026 direncanakan meningkat hingga Rp268 triliun.

Menurut Aminudin, peningkatan anggaran perlu diimbangi dengan kesiapan organisasi, regulasi, dan sistem pengawasan yang memadai untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

The post KPK Ingatkan Risiko Tata Kelola di Balik Anggaran Jumbo MBG appeared first on Trigger Netmedia.

Peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan dengan menanamkan nilai integritas sejak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan, langkah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi secara sistemik.

“Kegiatan hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah, yaitu memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi secara sistemik,” ujar Ahmad Wiyagus.

Menurut dia, pemberantasan korupsi membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan.

“Melawan korupsi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau dianalogikan seperti pelari maraton, bukan pelari sprint,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan integritas menjadi faktor penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diisi generasi berintegritas.

Program pendidikan antikorupsi tersebut merupakan amanat undang-undang melalui penanaman nilai integritas di seluruh jenjang pendidikan dan pembangunan sistem pendidikan yang berintegritas.

Berdasarkan Survei Integritas Pendidikan Nasional 2024, indeks integritas pendidikan nasional berada pada angka 69,5. Hasil itu menunjukkan masih adanya celah korupsi di sektor pendidikan.

Melalui peluncuran tersebut, KPK bersama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyusun Buku Pendidikan Antikorupsi untuk jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA sederajat.

Buku itu memuat lima kompetensi utama, yakni menjalankan aturan secara konsisten, menghormati hak dan tanggung jawab, menjaga amanah, mengambil keputusan berdasarkan nilai integritas saat menghadapi dilema etis, serta memiliki literasi antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya dan karakter anak.

The post Pemerintah Perkuat Pendidikan Antikorupsi untuk Anak Sekolah appeared first on Trigger Netmedia.

“Laporan TII ini tidak bisa diabaikan. Penurunan skor menjadi 34 menunjukkan upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan serius,” ujar Hasbiallah, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemberantasan korupsi, khususnya yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, penindakan harus diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.

Hasbiallah juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran kolektif, upaya pemberantasan korupsi dinilai tidak akan berjalan efektif.

Komisi III DPR RI, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.

The post IPK Indonesia Turun, DPR Dorong Evaluasi Strategi Pemberantasan Korupsi appeared first on Trigger Netmedia.

“Setiap pimpinan harus memastikan program berjalan aman dan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Edi usai membuka Sosialisasi Whistleblowing System dan Pendampingan Penyusunan Fraud Risk Assessment di Pontianak, Rabu (11/2/2026).

Edi menyebut terdapat dua sumber utama risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, risiko yang muncul akibat kelemahan pemahaman dan kelalaian aparatur. Kedua, risiko yang bersumber dari niat penyimpangan sejak awal, seperti mark up dan kegiatan fiktif.

Menurut Edi, risiko kerap muncul pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari data lapangan yang tidak akurat, proses pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan. Karena itu, pengendalian risiko harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi internal dan ketepatan waktu pelaksanaan program. Setiap keputusan administratif, termasuk surat dan disposisi yang ditandatangani aparatur, memiliki implikasi hukum dan berada dalam pengawasan publik.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Melalui kegiatan ini, pimpinan perangkat daerah didorong berperan aktif sebagai pemilik risiko dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi kecurangan.

“Kami juga mendorong pemanfaatan Whistleblowing System sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang aman dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti 175 peserta dari unsur pemerintah daerah, DPRD Kota Pontianak, rumah sakit daerah, serta Inspektorat. Narasumber berasal dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat yang memberikan pendampingan teknis penyusunan Fraud Risk Assessment.

The post Edi Rusdi Kamtono: Manajemen Risiko Jadi Kunci Cegah Penyimpangan Program Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Hingga akhir tahun, lembaga antirasuah tersebut menerima sebanyak 5.020 laporan dengan nilai total mencapai Rp 16,40 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memerinci bahwa laporan tersebut mencakup 5.799 objek gratifikasi.

Objek tersebut terdiri dari 3.621 barang senilai Rp 3,23 miliar dan 2.176 laporan berupa uang dengan akumulasi nilai Rp 13,17 miliar.

“Total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini mencerminkan tren positif dalam budaya pelaporan,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

KPK juga mencatat bahwa gratifikasi tersebut umumnya berasal dari mitra kerja atau vendor, terutama terkait perayaan hari raya hingga honor narasumber yang bersinggungan dengan tugas fungsi instansi.

The post KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Sepanjang 2025 Senilai Rp 16,40 Miliar appeared first on Trigger Netmedia.

“Hibah dan bansos bukan hadiah. Ini instrumen kebijakan untuk menekan kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan. Karena itu harus akuntabel, transparan, dan bebas intervensi,” kata Trisnawati seusai membuka Sosialisasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (27/11/2025).

Ia menyebutkan bahwa kondisi fiskal daerah yang tertekan, termasuk penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, menuntut anggaran hibah disalurkan lebih selektif. Penentuan penerima hibah, menurut dia, harus berbasis kebutuhan masyarakat dan tidak dipengaruhi kedekatan politik atau hubungan personal.

Selain perlindungan sosial, dana hibah juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, memperkuat modal usaha produktif, serta mendukung pembangunan sarana publik. Namun, seluruh proses penyaluran harus melalui verifikasi ketat dan terdokumentasi sejak pengajuan hingga pelaporan.

Trisnawati meminta perangkat daerah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima agar bantuan tepat sasaran. “Kesalahan verifikasi sekecil apa pun dapat berdampak besar. Ini harus kita kawal bersama,” ujarnya.

Sosialisasi tersebut menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat sebagai pemateri teknis untuk memperjelas standar tata kelola serta memberikan contoh praktik baik dan potensi kesalahan yang perlu dihindari. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.

“Pemkot berharap penyaluran hibah dan bansos tidak hanya terserap secara administratif, tetapi betul-betul memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Trisnawati.

The post Pemkot Pontianak Perketat Pengelolaan Hibah dan Bansos appeared first on Trigger Netmedia.

Kegiatan ini menghadirkan jajaran Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan KPK RI, Kanwil ATR/BPN Kalbar, Inspektorat, sejumlah OPD, serta perwakilan pemda kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang dinilai konsisten mengawal proses pembenahan tata kelola aset.
“Kehadiran KPK RI memberi penguatan penting agar pengelolaan aset daerah berjalan lebih akuntabel dan berintegritas,” kata Harisson.

Rangkaian Tindak Lanjut Pemprov

Harisson menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya surat KPK RI pada Mei dan Juni 2025, Pemprov Kalbar telah menjalankan berbagai langkah strategis, antara lain:

• Melakukan kategorisasi tanah K1, K2, dan K3, termasuk aset yang berada di kawasan hutan.

• Mengajukan sertipikasi aset kepada Kantor Pertanahan di Mempawah dan Sanggau.

• Pengukuran aset bersama OPD dan Kantor Pertanahan.

• Koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan kabupaten/kota.

• Pembentukan Tim Terpadu melalui Keputusan Gubernur No. 1152/BKAD/2025.

• Pengajuan permohonan Inver PPTPKH ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak.

“Penataan ini kami lakukan sesuai pedoman Permen LHK 17/2018 sebagai dasar penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan,” jelasnya.

Pengelolaan PSU Jadi Sorotan

Selain pengamanan aset tanah, Pemprov Kalbar turut memprioritaskan pembenahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Upaya ini selaras dengan Permendagri No. 9 Tahun 2009.

Pemprov telah menggelar rapat koordinasi PSU pada 11 September 2025, menyampaikan laporan evaluasi kepada Inspektorat, serta mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota untuk memperbaiki sistem regulasi dan membentuk tim terpadu bersama BPN dan Kejaksaan Negeri.

“Penertiban PSU penting untuk mencegah potensi kerugian daerah dan memastikan pemanfaatan aset dilakukan secara benar,” tegas Harisson.

Butuh Komitmen Bersama

Mengakhiri arahannya, Harisson menekankan bahwa reformasi tata kelola aset membutuhkan keberanian setiap pihak untuk berubah.

“Ini bukan hanya pekerjaan administratif. Kami berharap arahan dari KPK RI dapat memperkuat komitmen agar penataan aset benar-benar memberi dampak nyata bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tutupnya.

The post Pemprov Kalbar Percepat Penertiban Aset Daerah, KPK RI Kawal Implementasi di Lapangan appeared first on Trigger Netmedia.