The post Komisi III DPR Soroti Belum Ditahannya Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Meski Berstatus Tersangka appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Abdullah, semangat pembaruan dalam kedua regulasi tersebut harus dipahami dan diterapkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Semangat pembaruan dalam KUHP dan KUHAP harus benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh setiap anggota Polri. Penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta rasa keadilan merupakan fondasi utama untuk menghadirkan polisi yang semakin dekat, dipercaya, dan melayani rakyat,” kata Abdullah di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai upaya membangun Polri yang humanis tidak cukup hanya melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat, tetapi juga harus ditopang oleh pemahaman yang kuat terhadap aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

Selain itu, Abdullah menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Menurutnya, kesejahteraan personel berpengaruh terhadap integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan anggota Polri yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan lebih fokus menjalankan tugas secara profesional, lebih tahan terhadap godaan penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal.

Di sisi lain, Abdullah menekankan pentingnya penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Mayoritas anggota Polri telah mengabdi dengan baik, sehingga nama baik institusi harus dijaga dengan keberanian menindak setiap pelanggaran secara adil dan transparan,” ujarnya.

Abdullah berharap Polri terus melakukan pembenahan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri. Saya mendoakan Polri semakin humanis dalam melayani masyarakat dan semakin sejahtera kehidupan anggotanya dalam mengemban tugas menjaga keamanan serta menegakkan hukum,” katanya.

The post Polri Diminta Perkuat Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru appeared first on Trigger Netmedia.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai proses pembahasan RUU tersebut tidak dilakukan secara transparan dan belum memberikan ruang partisipasi publik yang memadai.

“Revisi UU Polri semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga proses penyusunannya mudah diakses dan dipantau oleh masyarakat,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Menurut Arif, transparansi menjadi syarat penting untuk menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa keterbukaan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi yang akan diterapkan.

Ia juga menilai pembahasan revisi UU Polri dilakukan terlalu cepat. DPR dan pemerintah, kata dia, seharusnya belajar dari sejumlah proses legislasi yang sebelumnya menuai kritik, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, hingga UU TNI.

Selain mengkritik proses pembahasannya, RFP juga menyoroti substansi RUU yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar di tubuh Polri. Beberapa isu yang disorot antara lain pengawasan terhadap kewenangan kepolisian, penyalahgunaan wewenang, impunitas, praktik rangkap jabatan, hingga persoalan kultur kekerasan dan korupsi.

Arif menilai salah satu ketentuan yang bermasalah terdapat dalam Pasal 28A RUU Polri. Pasal tersebut membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tanpa harus mengundurkan diri dari institusi kepolisian.

Menurut dia, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.

“Penempatan anggota Polri aktif pada kementerian atau lembaga di luar institusi kepolisian berpotensi mengganggu profesionalisme Polri serta sistem merit di instansi terkait,” ujarnya.

RFP juga menilai pengaturan mengenai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam draf revisi UU Polri belum memperkuat fungsi pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.

Karena itu, koalisi mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan revisi UU Polri serta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil.

The post Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan Revisi UU Polri, Soroti Minimnya Partisipasi Publik appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Rudianto, pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi ancaman judi online yang dinilai dapat merusak generasi muda.

“Kalau memang ada sekitar 200 ribu remaja kita terpapar judi online, pemerintah tidak boleh berdiam diri. Harus ada langkah pencegahan sekaligus penindakan,” kata Rudianto kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai upaya pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi masif kepada kalangan remaja terkait bahaya judi online. Selain itu, ia meminta Komdigi berani menutup situs maupun aplikasi yang diduga menjadi bagian dari jaringan judi online.

“Situs atau aplikasi yang diduga terkait sindikat judi online harus diputus dan dihentikan. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” ujarnya.

Rudianto juga mengapresiasi langkah Polri yang menangkap ratusan warga negara asing terkait kasus kejahatan siber di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

Ia berharap aparat penegak hukum terus mengambil langkah tegas agar Indonesia tidak menjadi tempat berkembangnya jaringan judi online maupun kejahatan siber internasional.

“Indonesia jangan sampai menjadi rumah bagi pelaku kejahatan siber dan judi online,” katanya.

Menurut Rudianto, Presiden telah menyatakan perang terhadap judi online. Karena itu, seluruh kementerian dan aparat penegak hukum diminta serius menindak jaringan tersebut hingga ke akar-akarnya.

The post Data 200 Ribu Anak Terpapar Judol, DPR Desak Penindakan Lebih Tegas appeared first on Trigger Netmedia.

Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR mengutuk keras dugaan kekerasan terhadap anak tersebut. Ia mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polres Sukabumi, untuk menjerat pelaku dengan pasal maksimal.

“Komisi III DPR mengutuk keras kasus ini dan mendorong Polres Sukabumi menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara,” kata Habiburokhman di Jakarta, Minggu (22/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia juga meminta penyidik mendalami rangkaian perbuatan yang dialami korban. Jika kekerasan dilakukan secara berulang, hal itu dapat menjadi faktor pemberat dalam proses hukum.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga persidangan agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, NS dilaporkan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis di RS Jampang Kulon. Korban ditemukan dengan sejumlah luka lebam dan luka bakar di beberapa bagian tubuh. Saat kejadian, korban diketahui sedang berada di rumah karena libur persiapan awal puasa, meski sehari-hari tinggal di lingkungan pesantren.

Kasus tersebut kini dalam penanganan kepolisian dan terus menjadi sorotan publik.

The post Komisi III DPR Kawal Kasus Dugaan Penganiayaan Anak di Sukabumi appeared first on Trigger Netmedia.

“Laporan TII ini tidak bisa diabaikan. Penurunan skor menjadi 34 menunjukkan upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan serius,” ujar Hasbiallah, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemberantasan korupsi, khususnya yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, penindakan harus diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.

Hasbiallah juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran kolektif, upaya pemberantasan korupsi dinilai tidak akan berjalan efektif.

Komisi III DPR RI, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.

The post IPK Indonesia Turun, DPR Dorong Evaluasi Strategi Pemberantasan Korupsi appeared first on Trigger Netmedia.

“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo,” kata Habiburokhman, Minggu (1/2/2026).

Menurut dia, jika Polri tidak berada langsung di bawah kendali Presiden, maka otoritas kepala negara akan berkurang dan sistem komando menjadi lebih berbelit. Kondisi itu, kata Habiburokhman, akan mempersulit Presiden dalam mengarahkan kebijakan strategis kepolisian.

“Rantai komando menjadi panjang dan Presiden kehilangan kendali langsung,” ujarnya.

Habiburokhman menilai wacana tersebut ahistoris karena mengabaikan mandat reformasi. Ia mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan hasil kesepakatan politik pascareformasi yang tertuang dalam UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

“Ini adalah koreksi terhadap masa lalu ketika Polri menjadi alat represif kekuasaan,” kata dia.

Ia juga menyebut wacana tersebut sebagai solusi yang keliru. Menurut Habiburokhman, kritik publik selama ini lebih banyak menyasar perilaku oknum dan persoalan kultur internal kepolisian, bukan struktur kelembagaan.

“Masalahnya ada pada perilaku oknum, tetapi yang ditawarkan justru perubahan struktur. Itu tidak nyambung,” ujarnya.

Habiburokhman menegaskan bahwa penguatan profesionalisme dan akuntabilitas Polri seharusnya dilakukan tanpa mengubah posisi konstitusional lembaga tersebut.

The post Komisi III DPR: Narasi Polri di Bawah Kementerian Upaya Melemahkan Prabowo appeared first on Trigger Netmedia.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa regulasi ini harus menjadi titik balik untuk mengakhiri praktik penegakan hukum yang mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hinca menekankan bahwa dalam KUHAP baru, perlindungan hak warga negara diposisikan sebagai fondasi utama.

Aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara presisi dan profesional tanpa ruang bagi tindakan koersif atau penekanan terhadap saksi maupun tersangka.

“Tak ada lagi pelanggaran HAM dan tekan-menekan. Aparat harus menyesuaikan diri karena setiap tindakan kini terpantau publik secara luas,” ujar Hinca.

Selain itu, Hinc juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan guna menjamin keseragaman pedoman teknis di lapangan.

The post KUHAP Baru Berlaku, Perlindungan HAM Jadi Fondasi Penegakan Hukum Nasional appeared first on Trigger Netmedia.

Burhanuddin menyebut KUHP dan KUHAP baru sebagai tonggak sejarah yang akan mengubah paradigma penegakan hukum dari warisan kolonial menjadi lebih humanis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. “Ini bukan hanya soal perubahan pasal, tetapi merupakan pembaharuan semangat dan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih modern,” kata Burhanuddin di Mabes Polri, Selasa (16/12/2025).

Tantangan terbesar dalam implementasi aturan baru ini, menurut Jaksa Agung, adalah konsistensi. Perbedaan penafsiran dapat memicu ketidakpastian hukum jika sinergi antar institusi tidak terjaga. Oleh karena itu, ada tiga aspek yang harus disamakan, yakni pemahaman asas pokok, penafsiran pasal, dan penguatan peran institusi.

Sebagai langkah konkret, Kejaksaan Agung dan Polri menandatangani nota kesepahaman yang mencakup penyelarasan SOP, pertukaran data, dukungan pengamanan, dan pelatihan SDM terpadu. Upaya ini juga akan diintegrasikan ke dalam penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang berjalan.

Burhanuddin berharap kolaborasi ini dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang tegas namun berintegritas. “Keadilan itu bukan hanya di dalam teks undang-undang, melainkan juga ada di dalam hati nurani,” ujarnya.

Acara ini dihadiri pimpinan Komisi III DPR RI, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, serta pejabat utama Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

The post Jaksa Agung: KUHP dan KUHAP Baru Perbarui Semangat Penegakan Hukum Pidana appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ditunjuk sebagai ketua Panja. Ia menyebut pembentukan Panja menandai dimulainya proses pembahasan teknis terhadap revisi KUHAP, yang menurutnya akan diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan.

“Insyaallah fokusnya adalah pada maksimalisasi restorative justice, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat,” ujar Habiburokhman dalam rapat.

Panja akan diisi perwakilan fraksi secara proporsional. PDIP dan Golkar masing-masing menempatkan empat anggota, diikuti Gerindra (3), NasDem dan PKB (masing-masing 2), serta PKS, PAN, dan Demokrat. Nama-nama anggota akan diserahkan langsung oleh masing-masing kapoksi.

Habiburokhman menegaskan, pembahasan revisi tidak akan menyentuh ranah kewenangan institusional. “Kita tidak akan menggeser, mengurangi, atau mengubah kewenangan antar-lembaga penegak hukum. Posisi tetap seperti selama ini,” ucapnya.

Sebelumnya, rapat kerja pembahasan revisi KUHAP sempat dijadwalkan pada Senin (7/7), namun ditunda ke hari berikutnya. Revisi ini dinilai penting untuk menyelaraskan sistem peradilan pidana nasional dengan dinamika hukum dan kebutuhan keadilan masyarakat saat ini.

The post DPR-Pemerintah Bentuk Panja Revisi KUHAP, Fokus pada Restorative Justice appeared first on Trigger Netmedia.