triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima kunjungan tim Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) yang melakukan verifikasi lapangan Program Prioritas, khususnya terkait perlindungan warga negara Indonesia, penguatan ideologi Pancasila, dan demokrasi di daerah.
Dalam kunjungan itu, lima anggota tim KSP menelusuri sejumlah isu strategis, terutama persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mobilitas pekerja migran. Edi menjelaskan, Pontianak merupakan salah satu titik transit penting karena memiliki akses pelabuhan sungai dan udara. Kondisi ini menjadikan arus keberangkatan dan kedatangan warga menuju negara tetangga, terutama Malaysia, cukup tinggi.
“Sebagian pekerja migran yang dipulangkan kerap terlantar di Pontianak. Ada yang mengalami gangguan kesehatan, bahkan gangguan kejiwaan akibat kekerasan yang mereka alami,” ujar Edi usai pertemuan di ruang VIP Wali Kota, Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, tingginya pengurusan paspor dan mobilitas penduduk membuka kemungkinan penyalahgunaan data kependudukan yang dapat terkait dengan praktik TPPO. “Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal juga bisa muncul. Ini harus kita antisipasi,” ujarnya.
Untuk memperkuat pencegahan, Pemerintah Kota Pontianak membentuk Satgas TPPO dan menjalin koordinasi dengan BP3MI serta komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan hingga ke wilayah permukiman untuk menekan ruang gerak agen perekrutan ilegal yang kerap memanfaatkan relasi keluarga.
“Pencegahan harus dilakukan sejak hulu, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” kata Edi.
Selain itu, pertemuan juga membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Menurut Edi, penguasaan bahasa asing, seperti Mandarin, Arab, dan Inggris, menjadi salah satu kebutuhan untuk memperluas peluang kerja warga Pontianak.
Di bidang ideologi, Pemkot melaporkan penguatan pendidikan Pancasila yang telah diterapkan pada kurikulum SD dan SMP. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya paham intoleran yang menyasar kelompok usia rentan.
“Kami tidak ingin anak-anak dimanfaatkan untuk tindakan intoleran atau kekerasan. Usia mereka masih labil dan mudah dipengaruhi,” ujarnya.
About Author
