triggernetmedia.com – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan ekonomi di desa. Selain menjadi penyalur bantuan sosial dan barang bersubsidi, koperasi ini juga akan difungsikan sebagai mitra perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema channeling.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di tingkat desa.
“Seluruh program dari pemerintah pusat, termasuk BLT, bansos, bantuan pangan, dan lain-lain nantinya akan disalurkan melalui KDKMP. Penyaluran KUR dengan skema channeling juga akan dilaksanakan melalui KDKMP,” ujar Ferry dalam acara Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.
Layani Penyaluran KUR hingga Pembiayaan Mekaar
Selain menjadi penyalur KUR, KDKMP juga akan melayani penyaluran pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Program tersebut merupakan layanan pembiayaan tanpa agunan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit perbankan.
Ferry menambahkan, pemerintah juga akan mengembangkan KDKMP sebagai outlet layanan jasa perbankan, terutama bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dengan demikian, koperasi desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga pusat layanan keuangan bagi masyarakat.
Distribusikan LPG 3 Kg hingga Minyakita
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran berbagai barang bersubsidi melalui KDKMP.
Melalui regulasi tersebut, sejumlah komoditas bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan beras akan didistribusikan melalui Koperasi Merah Putih.
“Nah, insyaallah dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur distribusi barang-barang bersubsidi,” kata Ferry.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/7/2026).
Jadi Offtaker Hasil Panen Petani
Dalam rapat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian.
Koperasi akan menyerap komoditas seperti gabah, beras, dan jagung apabila harga di tingkat petani turun di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan fungsi KDKMP sebagai offtaker akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, kedua lembaga tersebut akan saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian desa, bukan menjadi pesaing satu sama lain.
About Author
