triggernetmedia.com – Krisis politik di Nepal memasuki babak baru setelah gelombang protes besar-besaran pecah menyusul kebijakan pemerintah yang memblokir sejumlah media sosial. Kebijakan ini memicu kerusuhan yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 340 lainnya.
Pemblokiran Media Sosial Picu Amarah Publik
Pada Senin (8/9), pemerintah Nepal melarang penggunaan platform populer seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Alasannya, perusahaan pengelola aplikasi tersebut belum mendaftar ke otoritas setempat. Langkah itu langsung menyulut kemarahan publik, yang kemudian berujung pada bentrokan berdarah dengan aparat keamanan.
Parlemen Dibakar, PM Mengundurkan Diri
Sehari kemudian, Selasa (9/9), situasi semakin memburuk. Massa mendobrak pagar parlemen, membakar gedung pemerintahan, kantor partai politik, hingga kediaman Perdana Menteri KP Sharma Oli. Tertekan oleh eskalasi kekerasan, Oli akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya, yang langsung diterima Presiden Ram Chandra Paudel. Reuters melaporkan, Paudel kini memulai proses pemilihan pengganti.
Meski begitu, kondisi di ibu kota Kathmandu serta kota lain seperti Pokhara, Butwal, dan Biratnagar masih mencekam.
Militer Turun Tangan
Kerusuhan juga menyasar rumah sejumlah menteri. Militer Nepal mengevakuasi mereka dengan helikopter. Sedikitnya tiga menteri mengundurkan diri sebelum Oli, termasuk Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, yang menyatakan bertanggung jawab atas tindakan keras aparat.
Imbauan Damai
Militer, aparat keamanan, dan birokrasi sipil mengeluarkan pernyataan bersama, menyerukan semua pihak untuk menahan diri.
“Dengan diterimanya pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli, kami mengimbau warga tetap tenang dan menghindari kerusakan lebih lanjut terhadap jiwa maupun harta benda,” demikian isi pernyataan resmi.
Rumah Sakit Penuh Korban
Menurut Kathmandu Post, sedikitnya 347 orang terluka, puluhan di antaranya kritis. Rumah sakit di Kathmandu dilaporkan penuh, sehingga sebagian korban dirujuk ke kota lain seperti Itahari dan Sunsari.
Generasi Z di Garda Depan
Menariknya, mayoritas pengunjuk rasa berasal dari kelompok muda yang disebut “Generasi Z”. Mereka berada di garis depan aksi, mendobrak barikade polisi, memanjat pagar parlemen, dan menyuarakan penolakan terhadap korupsi serta pembatasan kebebasan berekspresi.
Oposisi Kecam Kebijakan
Partai oposisi utama menyebut larangan media sosial sebagai langkah otoriter. Pemerintah berjanji akan mencabut pemblokiran jika perusahaan aplikasi bersedia mendaftar, namun kebijakan tersebut justru menjadi pemantik krisis politik yang kini mengguncang Nepal.
About Author
