triggernetmedia.com – Investasi yang terus berkembang di Indonesia dinilai belum diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja secara optimal. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai dominasi investasi padat modal menjadi salah satu persoalan yang membuat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan dalam laporan bertajuk Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam laporan itu, CELIOS menyoroti tingginya pengangguran di kalangan generasi muda serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan dengan upah yang layak.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, CELIOS menyebut kelompok usia 15–24 tahun menyumbang 51,5 persen dari total pengangguran di Indonesia.
“Data ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengangguran usia muda tertinggi di Asia Tenggara,” tulis CELIOS dalam laporannya, dikutip Senin (12/10/2026).
Tantangan tersebut tidak hanya dialami pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. CELIOS juga menyoroti kondisi pekerja yang telah bekerja, tetapi masih menerima upah di bawah standar minimum.
Dalam studi yang sama, CELIOS menyebut sebanyak 109 juta orang di Indonesia bekerja dengan upah di bawah upah minimum. Sementara itu, rata-rata generasi Z disebut membutuhkan waktu hingga 12 bulan untuk menunggu panggilan kerja.
CELIOS berpandangan bahwa persoalan ini tidak cukup dijelaskan melalui ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Menurut lembaga tersebut, masalah ketenagakerjaan juga berkaitan dengan struktur perekonomian dan arah kebijakan investasi.
“Ini bukan hanya persoalan skill mismatch di bangku pendidikan, tapi masalah struktural,” tulis CELIOS.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah hilirisasi industri dan pembangunan proyek investasi berskala besar. CELIOS menilai kedua sektor tersebut masih berorientasi pada pengolahan bahan mentah dan kegiatan usaha padat modal yang relatif terbatas dalam menyerap pekerja.
Akibatnya, besarnya investasi belum tentu sebanding dengan jumlah pekerjaan baru yang tercipta. Kondisi ini memunculkan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas investasi turut memberikan manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal.
Di luar sektor industri besar, kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Sektor yang selama ini berperan dalam menyerap tenaga kerja tersebut menghadapi perlambatan pertumbuhan kredit.
Pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 2,38 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat menjadi 4,62 persen. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator tekanan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan turut terlihat dalam survei CELIOS. Sebanyak 62 persen responden dari kelompok masyarakat umum menilai kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja berada dalam kategori buruk hingga sangat buruk.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, CELIOS meminta pemerintah memperkuat industri manufaktur padat karya agar mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, pembenahan sistem perekrutan dinilai perlu dilakukan untuk menjamin kesempatan kerja yang lebih adil.
CELIOS menyoroti praktik nepotisme, penggunaan jalur orang dalam, dan diskriminasi berdasarkan usia sebagai sejumlah hambatan yang perlu diatasi.
“Nepotisme, jalur orang dalam hingga diskriminasi kerja berdasar usia adalah masalah utama yang harus diselesaikan. Kembalikan merit based system dalam rekrutmen tenaga kerja, dimulai dari instansi pemerintah pusat, daerah hingga BUMN,” tulis CELIOS.
Lembaga tersebut juga menekankan perlunya menghidupkan kembali industrialisasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Menurut CELIOS, kebijakan investasi tidak seharusnya hanya berfokus pada besarnya modal, tetapi juga perlu memperhitungkan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Sumber lapangan kerja yang bersifat padat karya tidak boleh dianaktirikan, karena investasi padat modal makin berkorelasi dengan menurunnya jumlah serapan kerja,” tegas CELIOS.










