triggernetmedia.com – Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 menjadikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu fokus dalam Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran para perwira dalam memahami ancaman nonmiliter sekaligus melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah membangun ketahanan wilayah menghadapi berbagai potensi gangguan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam paparannya menjelaskan bahwa ketahanan kota tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi bencana. Menurutnya, sebuah kota juga harus mampu memastikan layanan dasar tetap berjalan dan masyarakat terlindungi ketika terjadi gangguan.
“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujar Edi.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, layanan masyarakat, sekaligus simpul transportasi. Kondisi tersebut membuat gangguan di satu sektor berpotensi memberikan dampak terhadap sektor lainnya.
Edi menyebut ancaman nonmiliter yang dihadapi pemerintah daerah kini semakin kompleks. Selain karhutla dan kabut asap, terdapat pula risiko banjir, rob, gangguan objek vital, serangan siber, disinformasi, gangguan rantai pasok logistik, hingga terganggunya layanan air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.
Karhutla Berdampak Multisektor
Menurut Edi, karhutla merupakan salah satu ancaman yang dapat dengan cepat menimbulkan dampak berantai. Ketika asap menyelimuti wilayah kota, bukan hanya kualitas udara yang terdampak, tetapi juga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
Sekolah, transportasi, kegiatan ekonomi, layanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat dapat ikut terganggu.
“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” katanya.
Pemkot Pontianak, lanjut Edi, menyiapkan penanganan karhutla melalui sejumlah tahapan. Strategi tersebut meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan.
Langkah pencegahan dilakukan melalui patroli kawasan rawan dan edukasi kepada masyarakat. Ketika terjadi titik api, respons dilakukan melalui pemadaman dan pengerahan sumber daya yang diperlukan. Pemerintah juga menyiapkan layanan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat terdampak kabut asap.
“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” jelasnya.
112 Perwira Ikuti KKDN
Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026 Kolonel Laut Mardiyanto mengatakan kegiatan KKDN di Pontianak memberikan pengalaman lapangan bagi peserta untuk memahami keterkaitan antara penanganan bencana, ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya, dan pertahanan negara.
Sebanyak 112 perwira siswa mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, serta empat perwira dari Polri.
“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” ujar Mardiyanto.
Ia menjelaskan, persoalan karhutla memiliki dimensi strategis karena dampaknya dapat menjalar ke berbagai bidang. Gangguan terhadap kualitas udara, misalnya, dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, transportasi, kegiatan ekonomi, logistik, hingga operasional infrastruktur penting.
Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya memadamkan api. Deteksi dini, pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pemulihan, serta perlindungan terhadap infrastruktur kritis juga perlu diperhitungkan.
“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Mardiyanto menilai pengalaman di lapangan penting bagi perwira siswa untuk memahami bahwa ancaman nonmiliter membutuhkan pola penanganan yang berbeda dengan ancaman militer konvensional.
Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting untuk memastikan sumber daya dapat dikerahkan secara cepat dan tepat.
Ia berharap hasil pembelajaran selama KKDN dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan ketahanan wilayah, terutama dalam menghadapi ancaman yang bersifat multisektor.
Melalui kegiatan tersebut, para perwira siswa juga diharapkan semakin memahami pentingnya kesinambungan layanan publik dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan ketahanan nasional.
About Author
