triggernetmedia.com – Pemerintah memastikan dukungan pendanaan untuk daerah yang terdampak bencana akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Bantuan anggaran tidak hanya diberikan pada masa tanggap darurat, tetapi juga disiapkan untuk mendukung proses perbaikan hingga pemulihan pascabencana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat meninjau sejumlah wilayah yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026).
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan daerah memiliki kapasitas pendanaan yang cukup dalam menangani kebutuhan masyarakat.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp44 miliar. Menurut Purbaya, dana tersebut dapat terlebih dahulu digunakan pemerintah daerah, sementara kecukupannya akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi.
“Kita lihat nanti. Saya sampaikan kepada Pak Bupati, gunakan dulu anggaran itu. Kalau masih kurang, sampaikan kepada kami. Nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk disiapkan tambahan anggaran,” ujar Purbaya dalam video yang diterima pada Rabu (19/8/2026).
Kebutuhan Pemulihan Mulai Dihitung
Saat ini, penanganan masih diprioritaskan pada tahap tanggap darurat. Pemerintah memastikan kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk bantuan barang dan pendanaan, dapat disalurkan tanpa hambatan.
Di sisi lain, pemerintah pusat mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahap rehabilitasi dan pemulihan wilayah yang terdampak gempa.
Purbaya mengatakan besaran anggaran akan ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan kondisi aktual di lapangan. Pengalokasiannya tetap mengikuti mekanisme penganggaran serta membutuhkan persetujuan Presiden.
“Di pusat mulai dilakukan penghitungan dan sedang disiapkan anggaran sesuai kebutuhan. Tentunya semuanya menunggu persetujuan Bapak Presiden,” katanya.
Menurut Purbaya, kecepatan penyaluran bantuan menjadi salah satu hal yang harus dijaga selama masa tanggap darurat. Pemerintah pusat akan terus memantau agar bantuan logistik maupun dana dapat diterima daerah sesuai kebutuhan.
“Yang paling penting, kalau daerah membutuhkan sesuatu, penyaluran barang dan dananya harus lancar. Kami akan terus mengeceknya,” tuturnya.
BNPB Jadi Bagian Utama Penanganan
Dalam penanganan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu unsur utama pemerintah. Kementerian Keuangan memastikan dukungan anggaran untuk kebutuhan tanggap darurat BNPB tersedia sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan di wilayah terdampak sekaligus memastikan pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa darurat.
Selain menggunakan mekanisme anggaran pemerintah, bantuan awal bagi masyarakat terdampak juga diberikan melalui program Kemenkeu Peduli.
Bantuan tersebut berasal dari kontribusi para pegawai Kementerian Keuangan sehingga tidak menggunakan anggaran negara.
Pemerintah pun memastikan evaluasi pendanaan akan terus dilakukan seiring perkembangan penanganan bencana. Jika kebutuhan di daerah meningkat, tambahan dukungan anggaran akan dipertimbangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
About Author
