Pemprov Kalbar Siap Sinkronkan Pembangunan Nasional

Dalam agenda kenegaraan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus memaparkan capaian dan evaluasi pemerintah selama 21 bulan menjalankan pemerintahan.

Prabowo menyebut, hingga 663 hari pemerintahan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menangani berbagai persoalan nasional. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah persoalan yang bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan, berbagai kebijakan tersebut lahir dari keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, serta gotong royong seluruh elemen bangsa.

Dalam pidatonya, Prabowo juga kembali menekankan komitmen untuk menjalankan amanat konstitusi dan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ia menyampaikan empat prinsip yang menjadi pedoman pemerintah, yakni menjalankan UUD 1945, menjaga kepentingan nasional, menyelesaikan persoalan rakyat secepat mungkin, serta memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi rakyat dan generasi mendatang.

Meski demikian, Prabowo mengakui perjalanan pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menegaskan belum seluruh persoalan bangsa maupun janji pemerintah dapat diselesaikan.

“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegasnya.

Pidato kenegaraan tersebut sekaligus menjadi evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan serta penegasan terhadap agenda pemerintah yang masih harus dilanjutkan.

Menanggapi pidato Presiden, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendukung dan menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat.

Menurut Ria Norsan, sinkronisasi kebijakan diperlukan agar program pembangunan nasional dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat di daerah, termasuk Kalimantan Barat.

“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas daerah. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan.

Ria Norsan berharap semangat peringatan kemerdekaan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kalimantan Barat yang semakin maju dan berdaya saing.

Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.