triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Kalimantan Barat, instansi vertikal, BUMN, hingga para pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan di daerah.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa kondisi inflasi Kalimantan Barat yang masih terkendali tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Berdasarkan data terbaru, inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen atau masih berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada capaian angka statistik, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi barang yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ria Norsan juga mengingatkan bahwa karakteristik inflasi di setiap daerah berbeda. Saat ini, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen. Karena itu, strategi pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masing-masing wilayah.
Ia meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Selain itu, Gubernur mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua 2026, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kendala logistik, fluktuasi harga komoditas pangan, hingga dampak pasokan BBM dan gas terhadap stabilitas harga.
Ia pun meminta dukungan Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis, khususnya beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Barat Muhammad Saichudin memaparkan sejumlah komoditas yang paling sering menjadi penyumbang inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali, sedangkan ikan kembung dan ikan baung mengalami kenaikan harga hingga lima kali dalam enam bulan terakhir.
Selain itu, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Khusus komoditas beras, Kota Pontianak tercatat mengalami inflasi selama empat bulan berturut-turut.
Dari sisi distribusi, BPS mencatat margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen. Sementara margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, sedangkan daging sapi sebesar 21,82 persen.
Saichudin menilai intervensi pemerintah daerah untuk menekan biaya distribusi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Selain memaparkan perkembangan inflasi, BPS juga melaporkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen. Menurutnya, sensus tersebut bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pemutakhiran data program perlindungan sosial.
About Author
