triggernetmedia.com – Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa praktik kebocoran ekonomi seperti transfer pricing dan under-invoicing dinilai minim mendapat sorotan, sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru kerap dikritik sebagai pemborosan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tetapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes,” kata Prabowo.
Soroti Praktik Transfer Pricing
Prabowo menjelaskan praktik transfer pricing dan under-invoicing menjadi salah satu penyebab kebocoran ekonomi karena memungkinkan perusahaan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik tersebut dinilai mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan bea masuk.
Menurut Presiden, perhatian publik seharusnya juga diarahkan pada persoalan kebocoran ekonomi yang berdampak besar terhadap keuangan negara.
MBG Disebut Bagian dari Amanat Konstitusi
Di sisi lain, Prabowo menilai kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak sejalan dengan tujuan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.
“Tetapi kita mau memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan di sekolah. Kita dituduh pemborosan, kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tetap meyakini MBG merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang mengatur pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Data Bersumber dari Lembaga Internasional
Sebelumnya, Prabowo juga mengungkap adanya kebocoran ekonomi melalui berbagai praktik seperti under-invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.
Ia menegaskan data mengenai praktik tersebut berasal dari berbagai lembaga internasional, bukan hasil perhitungan pemerintah.
Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun ini digelar sebagai forum evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih sekaligus persiapan menjelang pidato kenegaraan Presiden pada Agustus 2026.
About Author
