triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Pertemuan yang dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan itu berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/2/2026).
HLM ini dihadiri TPID kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Pemerintah daerah menilai penguatan koordinasi menjadi penting di tengah potensi kenaikan harga komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan inflasi perlu dikendalikan melalui kerja sama lintas instansi. Menurut dia, Pontianak sebagai pusat aktivitas ekonomi membutuhkan stabilitas harga dan pasokan yang terjaga.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Bahasan.
Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 sebesar 2,74 persen. Inflasi bulanan dan inflasi year to date masing-masing sebesar 0,07 persen, terendah di Kalimantan Barat.
Meski demikian, Bahasan menyebut potensi kenaikan harga tetap perlu diantisipasi, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan strategi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menyebut inflasi Kalbar pada 2025 mencapai 1,85 persen dan mulai menunjukkan tren kenaikan pada awal 2026. Kenaikan tersebut dipengaruhi harga komoditas pangan strategis dan faktor musiman.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pendataan stok dan harga bahan pangan serta melakukan langkah preventif terhadap komoditas yang rawan bergejolak. Ria Norsan juga menyoroti harga daging ayam dan beras di sejumlah daerah yang masih relatif tinggi.
Selain itu, ia meminta Perum Bulog Kalbar menyiapkan rencana penyerapan produksi gabah seiring potensi peningkatan produksi hingga 25 persen dibandingkan Januari 2025.




