triggernetmedia.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pendidikan nonformal melalui program kesetaraan memiliki kontribusi besar dalam sistem pendidikan nasional. Ia menyebut banyak pejabat publik, termasuk anggota DPR, merupakan lulusan Paket C.
Pernyataan itu disampaikan Mu’ti saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Selasa (21/1/2026). “Paling banyak itu lulusan Paket C. Banyak juga anggota dewan yang lulusan Paket C,” kata Mu’ti.
Menurut Mu’ti, PKBM menjadi instrumen penting untuk menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di sejumlah daerah. Ia menyebut penyebab anak tidak sekolah bersifat multidimensional, mulai dari faktor ekonomi, budaya, hingga keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil.
“Misalnya karena pernikahan dini dan sulitnya akses sekolah di daerah tertentu,” ujar dia.
Kemendikdasmen, kata Mu’ti, akan memperkuat layanan PKBM sekaligus memperluas jangkauannya hingga ke luar negeri guna melayani WNI. Program kesetaraan Paket A, B, dan C juga akan dipadukan dengan pelatihan keterampilan vokasional agar lulusan lebih siap masuk dunia kerja.
Mu’ti mengklaim minat masyarakat terhadap PKBM cukup tinggi. Ia mencontohkan kunjungannya ke salah satu PKBM di Jawa Barat yang diikuti ratusan peserta, dengan mayoritas mengambil Paket C.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola program kesetaraan, terutama terkait penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pemerintah akan menertibkan praktik administrasi dan mencegah terjadinya loncat jenjang.
“Tidak boleh ada yang instan. Kualitas pendidikan nonformal harus setara dengan pendidikan formal,” kata Mu’ti.
About Author
