triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan keberhasilan program kesehatan tidak diukur dari besarnya anggaran yang diserap, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap belanja pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan derajat kesehatan warga.
Hal itu disampaikan Amirullah saat membuka Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) Dana Alokasi Umum (Specific Grant/DAU-SG) Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026–2027 di Aula A. Muis Amin, Bapperida Kota Pontianak, Rabu (15/7/2026).
Amirullah mengatakan, sejak pendampingan tahap pertama, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan berbagai analisis terhadap indikator prioritas kesehatan, mulai dari gap analysis, fishbone analysis, hingga root cause analysis.
Menurut dia, hasil analisis tersebut tidak hanya memetakan berbagai persoalan di sektor kesehatan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan peta jalan yang memuat akar masalah, faktor penyebab, peluang perbaikan, dan strategi intervensi yang tepat.
“Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif,” ujarnya.
Pada tahap kedua pendampingan, kata Amirullah, pemerintah daerah memfokuskan penyusunan Rencana Peningkatan Kinerja (RPK) agar selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta siap diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, skema DAU-Specific Grant menerapkan prinsip performance-based financing, sehingga keberhasilan program ditentukan oleh hasil yang dicapai, bukan semata-mata besarnya anggaran yang direalisasikan.
“Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Amirullah menilai ukuran keberhasilan pembangunan kini semakin komprehensif. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, kini indikator pembangunan juga mencakup kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan.
Ia mencontohkan, indikator kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini mengacu pada usia harapan hidup. Kota Pontianak, kata dia, telah mencatatkan IPM sekitar 82 dengan usia harapan hidup masyarakat mencapai sekitar 76 tahun.
“Artinya, seseorang yang lahir sekarang di Kota Pontianak memiliki harapan hidup hingga sekitar 76 tahun ke depan,” ujarnya.
Amirullah berharap pendampingan tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan program kesehatan yang berbasis data dan tepat sasaran. Ia juga meminta peserta memanfaatkan kegiatan itu untuk memahami tahapan penyusunan program, mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, penyusunan rencana aksi, hingga perhitungan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan.
Menurutnya, pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas perencanaan melalui perspektif dan pengalaman yang lebih luas.
About Author
