triggernetmedia.com – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak tidak dapat lagi dilakukan secara parsial dan seremonial. Diperlukan langkah terintegrasi berbasis data yang akurat serta kolaborasi lintas sektor agar tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Bahasan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Jumat (19/12/2025).
Menurut Bahasan, rakor TKPKD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujar Bahasan.
Ia menilai kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup. Oleh karena itu, penanganannya menuntut kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral.
Dalam rakor tersebut, Bahasan mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi Kota Pontianak, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas dan pemutakhiran data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga persoalan kemiskinan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata. Kita harus bergerak ke arah transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin,” katanya.
Untuk itu, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan yang akan diperkuat ke depan. Salah satunya adalah pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta para camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar intervensi program benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan khusus bagi keluarga miskin ekstrem.
Di bidang ekonomi, Pemkot Pontianak mendorong transformasi melalui penguatan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan dana sosial lainnya.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi harus berdaya dan mandiri,” ujar Bahasan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat sebagai mitra di lapangan. Selain itu, tata kelola, monitoring, dan evaluasi program akan diperkuat dengan menitikberatkan pada capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.
Bahasan mengajak seluruh lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat untuk menghilangkan ego sektoral, melahirkan inovasi, serta menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.
“Kita ingin kehadiran TKPKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya.
About Author
