triggernetmedia.com – Polemik dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan tajam publik. Setelah sebelumnya mencuat dugaan adanya pemufakatan jahat dalam proses pemilihan mitra, kini muncul desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengusut proyek bernilai triliunan rupiah itu.
Desakan tersebut datang dari pengamat ekonomi Antonio Budiawan, yang menilai upaya penegakan hukum menjadi satu-satunya jalan untuk membuka transparansi proyek secara utuh. “Agar semua transparan terhadap publik, mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK,” ujar Antonio dalam diskusi di kanal YouTube milik mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, dikutip Kamis (30/10/2025).
Antonio menilai, lembaga antirasuah perlu membongkar keseluruhan proses proyek KCJB—mulai dari tahap awal perencanaan, penunjukan mitra, hingga pelaksanaan di lapangan. Ia juga menyinggung perlunya mengungkap siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab atas potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
“Pertanyaannya, apakah benar Presiden Jokowi yang bertanggung jawab langsung, atau ada oknum di bawahnya yang bermain?” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Antonio turut menyinggung nama mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, yang saat itu menjadi penanggung jawab proyek, serta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini ikut terseret dalam pusaran polemik. Ia mengutip pernyataan Luhut pada 2019 yang dianggap mengindikasikan bahwa proyek tersebut telah bermasalah sejak lama.
“Waktu dia menerima proyek ini, dia bilang, ‘proyek ini sudah busuk’. Itu artinya sejak awal sudah ada masalah besar,” ungkap Antonio.
Ia menduga pernyataan tersebut mencerminkan adanya upaya sistematis untuk menghindari tanggung jawab dan melempar kesalahan kepada pihak lain. “Saya melihat ini seperti agenda untuk cuci tangan dan mencari kambing hitam,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun pihak konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terkait desakan pengusutan oleh KPK. Proyek KCJB, yang digadang-gadang menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia, justru kembali dipenuhi tanda tanya besar terkait transparansi, pembiayaan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.
About Author
