triggernetmedia.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara terbuka mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan penggelembungan dana (mark-up) dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Melalui siniar di kanal YouTube pribadinya, @Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025), Mahfud mempertanyakan secara tegas aliran dana proyek yang membengkak dan menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dipanggil serta dimintai keterangan.
“Dugaan mark-up ini harus diperiksa. Ini uangnya lari ke mana dan ke siapa,” ujar Mahfud.
“Pelaku-pelakunya masih ada, dan pemerintah harus memanggil mereka agar kasus ini menjadi jelas,” tambahnya.
Mahfud menilai, potensi penyimpangan anggaran pada proyek Whoosh bisa menjadi kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara. Ia menegaskan, penyelidikan pidana harus dilakukan agar menjadi pelajaran dan mencegah pembiaran terhadap praktik serupa.
Sinyal “Bom Waktu” dari Internal KAI
Pernyataan Mahfud ini memperkuat kekhawatiran publik yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam rapat bersama DPR pada Agustus 2025. Saat itu, Bobby sempat mengungkap bahwa pendapatan Whoosh tidak sesuai rencana dan perusahaan membutuhkan bantuan pemerintah untuk membayar utang ke China — sebelum pernyataannya diinterupsi anggota dewan.
Data Ekonom: Biaya Proyek Tiga Kali Lipat dari Standar China
Ekonom Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) juga mengungkap dugaan ketidakwajaran biaya proyek tersebut. Menurutnya, biaya pembangunan Whoosh mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, jauh di atas standar biaya pembangunan kereta cepat di China yang hanya berkisar 17–30 juta dolar AS per kilometer.
“Perbedaan harga yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan besar soal efisiensi dan transparansi anggaran,” kata Anthony.
Ancaman Gagal Bayar dan Kedaulatan Negara
Mahfud MD memperingatkan, jika dugaan mark-up dan pembengkakan biaya ini tidak diselesaikan, Indonesia berpotensi menghadapi krisis kedaulatan akibat gagal bayar utang.
Dengan total utang proyek mencapai Rp116 triliun kepada pihak China, posisi Indonesia disebut menjadi sangat rentan.
“Akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Kalau kita gagal bayar, berarti China bisa mengambil alih. Tapi mereka tentu tidak akan mengambil aset kereta yang ada di kota, melainkan bisa menuntut kompensasi lain yang lebih strategis misalnya wilayah perairan seperti Natuna Utara,” ujar Mahfud.
Ia bahkan membandingkan skenario ini dengan kasus Sri Lanka, yang terpaksa menyerahkan pelabuhan strategisnya kepada China akibat jeratan utang.
Kerugian KAI dan Jejak Awal Kontroversi
Kondisi keuangan PT KAI juga semakin mengkhawatirkan. Pada semester II 2024, KAI mencatat kerugian Rp1,9 triliun, dan secara total mencapai Rp2,69 triliun sepanjang 2024. Kerugian kembali berlanjut pada semester I 2025, dengan nilai sekitar Rp1 triliun.
Analis kebijakan publik Agus Pambagio menilai proyek Whoosh sejak awal sudah menimbulkan kontroversi. Ia mengungkap, keputusan memindahkan proyek dari Jepang ke China merupakan inisiatif langsung Presiden Joko Widodo saat itu.
“Kami sudah memberi masukan, tapi karena keputusan berasal dari Presiden Jokowi, proyek ini tetap dijalankan,” kata Agus.
Ia menambahkan, Ignasius Jonan, yang kala itu menjabat Direktur Utama KAI, bahkan dicopot dari jabatannya karena perbedaan pandangan terkait proyek tersebut.
About Author
