triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya mengantisipasi dampak dari meningkatnya kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan serta menurunkan keselamatan pengguna jalan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025, yang dibuka langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Senin (13/10/2025).
Edi menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dan kedisiplinan aparatur Dishub menjadi kunci dalam menghadapi tantangan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks.
“Pertumbuhan penduduk dan kendaraan di Pontianak meningkat pesat. Jalan-jalan mulai padat, terutama pada jam sibuk. Karena itu, petugas Dishub harus bekerja profesional, memahami aturan, dan melayani masyarakat dengan humanis,” ujarnya.
Pontianak Hadapi Tantangan Mobilitas dan Arus Kendaraan Barang
Menurut Edi, posisi pelabuhan sungai yang berada di pusat kota turut meningkatkan arus kendaraan barang dan angkutan berat yang melintasi jalan utama. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan petugas di lapangan agar kelancaran dan ketertiban lalu lintas tetap terjaga.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Dishub, kepolisian, dan TNI (Angkatan Darat, Laut, dan Udara).
“Kita butuh tenaga-tenaga andal yang paham aturan dan bisa menjadi pembina masyarakat di jalan raya. Tugas mereka bukan hanya menertibkan, tetapi juga mengedukasi,” tegas Edi.
Pelatihan ini turut menghadirkan pelatih dari Komando Daerah Angkatan Laut (Koderal) 12 untuk membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab peserta.
“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan teknis, tanggung jawab, dan etos kerja petugas Dishub dalam memberikan pelayanan publik,” tambahnya.
Sinergi Dishub dan TNI/Polri Perkuat Pengawasan Lalu Lintas
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Trisna Ibrahim, menyebutkan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan antara Dishub, TNI, dan Polri, termasuk PROPAM, PROVOS, serta Ditlantas Polda Kalbar.
“Kami sudah lama bersinergi dalam pengawasan dan pengamanan lalu lintas. Pelatihan ini memperkuat kemampuan petugas agar semakin profesional dan disiplin,” ujarnya.
Trisna menyoroti maraknya pelanggaran oleh kendaraan tronton dan trailer yang beroperasi di luar jam yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2016. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting agar pengawasan di lapangan lebih efektif.
“Melalui pembinaan dan simulasi, kami berharap petugas semakin paham SOP, termasuk penanganan insiden lalu lintas agar tidak menimbulkan kesalahan prosedur atau masalah hukum,” jelasnya.
Pendekatan Humanis Jadi Kunci Pelayanan Publik
Selain aspek teknis dan kedisiplinan, peserta pelatihan juga dibekali pemahaman mengenai pendekatan humanis dalam pelayanan publik.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh pelayanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Tidak perlu arogan dalam menegakkan aturan. Edukasi masyarakat dengan cara yang baik dan terukur,” tutup Trisna.
About Author
