triggernetmedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) membuka ruang bagi Center of Economic and Law Studies (Celios) untuk melakukan audit terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025. Sebelumnya, Celios menilai angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah tidak akurat.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada triwulan kedua. Namun, Celios menyebut angka tersebut keliru karena perhitungan yang dianggap tidak tepat.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry B Harmadi, menegaskan perbedaan proyeksi ekonomi adalah hal wajar. “Silakan saja (audit). Yang penting dipahami, perbedaan proyeksi antara pengamat dengan publikasi BPS sering kali terjadi,” ujarnya dalam kanal YouTube Rhenald Kasali bertajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, dikutip Senin (18/8/2025).
Perbedaan Proyeksi Biasa Terjadi
Sonny mencontohkan pada kuartal II-2021, para ekonom memperkirakan ekonomi tumbuh 5,5 persen, tetapi BPS mencatatkan pertumbuhan mencapai 7,05 persen. “Selisihnya jauh lebih besar dibandingkan sekarang yang hanya 0,30 persen,” katanya.
Menurut Sonny, BPS menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) bukan berdasarkan persepsi, melainkan fakta lapangan. “Beberapa ekonom menggunakan 7–12 indikator. Kita di BPS menggunakan 1.058 indikator. Jadi terlihat jelas, kita bekerja hati-hati dan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Metodologi PDB
Sonny menjelaskan, penghitungan PDB dilakukan secara manual oleh tim khusus di BPS. Dari tujuh unit eselon I, lima unit berfungsi teknis dan empat di antaranya mendukung kerja Deputi Neraca, yang menjadi penanggung jawab utama dalam pencatatan dan penghitungan PDB.
Deputi Neraca menghimpun data dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, hingga pertambangan.
Tidak Ada Manipulasi Data
Sonny menegaskan BPS tidak pernah melakukan manipulasi dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut, lembaga internasional seperti IMF, ADB, hingga Bank Dunia juga memantau proses rilis data ekonomi Indonesia.
“Kita tidak boleh main-main sama sekali dengan data. Bahkan jadwal rilis sudah ditetapkan satu tahun sebelumnya dan masuk kalender IMF maupun ADB. Mereka ikut mengawasi kapan data dirilis,” ujarnya.
Dengan demikian, BPS memastikan bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
About Author
