triggernetmedia.com, Pontianak – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi memperkenalkan program Trans Tuntas, sebuah inisiatif baru untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai persoalan agraria yang telah lama menghambat proses sertifikasi tanah bagi para transmigran.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, sejak program transmigrasi digulirkan pada 1950, lebih dari 3 juta hektare lahan telah dikelola pemerintah untuk kebutuhan relokasi penduduk. Namun hingga akhir 2024, masih tersisa sekitar 129.553 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik.
“Yang paling memprihatinkan, sebanyak 17.655 bidang sekitar 13,6 persen dari total yang belum bersertifikat berada di kawasan hutan,” kata Iftitah dalam keterangan pers, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, konflik lahan transmigrasi kerap disebabkan oleh penetapan kawasan hutan yang datang belakangan. Dalam sejumlah kasus, transmigran telah lebih dulu menetap dan memiliki sertifikat, tetapi kemudian wilayah tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan melalui kebijakan kehutanan. Salah satunya terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, ada pula lahan yang awalnya merupakan kawasan hutan namun telah memperoleh izin pelepasan. Meski izin telah keluar, proses pelepasan belum rampung secara administratif, seperti yang terjadi di Natuna, Kepulauan Riau.
“Saya pastikan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga terus menjalin komunikasi lintas lembaga untuk mencari solusi permanen,” ujar Iftitah.
Ia menambahkan, konflik lahan tak hanya melibatkan kawasan hutan, tetapi juga HGU dan penguasaan oleh kelompok masyarakat lain yang terjadi di sejumlah daerah transmigrasi.
Untuk mempercepat penanganan, Kementerian Transmigrasi juga tengah menyiapkan aplikasi pengaduan daring, yang memungkinkan warga transmigran melaporkan kendala sertifikasi tanah secara langsung. Laporan-laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui skema Trans Tuntas.
“Program ini dirancang untuk menjamin keadilan agraria bagi warga transmigrasi,” kata Iftitah.
Tak berhenti di sana, pemerintah juga menggulirkan program Trans Patriot yang melibatkan kalangan akademisi dan peneliti. Sebanyak 2.000 peserta dari berbagai universitas akan diberangkatkan dalam misi eksplorasi sumber daya transmigrasi pada Agustus mendatang.
“Mereka akan memetakan potensi pertanian, ekonomi lokal, dan sumber daya lainnya. Harapannya, kawasan transmigrasi bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa,” tuturnya.
Iftitah menegaskan, program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah tertinggal.
About Author
