triggernetmedia.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama pihak Universitas Telkom Bandung sepakat menandatangani Kerjasama sekaligus kick off meeting penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (4/6) di Putussibau.
Bupati Kapuas Hulu, Fransisikus Diaan menegaskan realisasi MoU tersebut Dalam rangka percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024.
“Diperlukan percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui strategi pemanfaatan teknologi digital,” kata Bupati Sis ddalam sambutannya dihadapan Forkopimda dan Pihak Uniersitas Telkom Bandung, yang dihadiri M. Ridwan Noor Kepala Bagian Kerjasama Strategis dan bapak Rohmat Saedudin, dosen dan tenaga ahli dari Universitas Telkom Bandung.
Bupati Sis menyebut hngga saat ini, terdapat 27.000 platform atau aplikasi yang dimiliki serta dikelola oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan layanan digital.
“Namun pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut cenderung bersifat sektoral serta belum terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan upaya yang kuat untuk mengintegrasikan berbagai layanan digital yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
Terkait dengan kondisi ini, terbitlah Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 18 tahun 2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional melalui penerapan arsitektur sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE) dan peta rencana SPBE.
“Dalam kegiatan SPBE summit 2024 dan peluncuran government technology (govtech) indonesia pada 27 mei 2024 di istana negara Presiden Jokowi menyampaikan himbauan agar segera dilakukan percepatan integrasi dan interoperabilitas seluruh aplikasi yang ada, dan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah,” jelas Bupati Kapuas Hulu ini.
Peluncuran govtech Indonesia, sambungnya, menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital.
“Tugas govtech indonesia melakukan standarisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi SPBE prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital,” ujar Bupati Sis.
Pada tahap pertama, govtech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga sim online dan izin keramaian.
“Melalui integrasi ini, nantinya publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien,” kata pria yang juga akrab disapa Bang Sis ini.
Dirinya menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendukung upaya pemerintah pusat dengan mendorong penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE.
Untuk itu dalam mewujudkan pengelolaan arsitektur SPBE untuk tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun arsitektur SPBE yang memberikan manfaat sebagai panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE.
“Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat Kementerian PAN RB bahwa target penerapan arsitektur SPBE untuk instansi pusat hingga tahun 2023 sementara untuk pemerintah daerah sampai tahun 2024. Untuk itu tahun ini wajib bagi Pemkab Kapuas Hulu menyusun arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” jelas Bupati Sis.
“Dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE ini akan menjadi dasar acuan pelaksanaan penerapan SPBE dan anggaran SPBE serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE seperti misalnya penyiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komputer serta pembentukan layanan digital lainnya pada instansi pusat dan pemerintah daerah,” paparnya lagi.
Diakatakan,, dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE maka diharapan layanan digital nasional yang terpadu segera terwujud dan berimplikasi pada peningatan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang lebih sistematis, sederhana dan terpadu.
“Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan antara Pemkab Kapuas Hulu dengan Universitas Telkom Bandung ini, selanjutnya kerjasama penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan agar dokumen yang akan dihasilkan betul-betul sesuai dengan kondisi dan gambaran pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kapuas Hulu dan tetap melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan nasional, RPJMD, dan renstra kabupaten,” harapnya.
“Ssaat ini sesuai time line dari Menpan RB bahwa penilaian SPBE sedang berada di tahap evaluasi mandiri SPBE. Saya meminta kepada pihak universitas Telkom Bandung agar mempercepat penyusunan draft awal dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE ini, sehingga dapat digunakan sebagai data dukung dalam penilaian tersebut dan dapat meningkatkan kualitas tata kelola SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu,” timpalnya.
Tak kalah penting, pada kick off meeting ini juga, semua OPD ditekankan terlibat aktif dalam memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.
Bupati Fransiskus Diaan meminta komitmen seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu saling bersinergi dan berkolaborasi dalam penyusunan arsitektur SPBE dan pelaksanaan penilaian mandiri SPBE tahun 2024 dengan memberikan data dukung yang diperlukan sesuai indikator penilaian.
“Ini merupakan pekerjaan bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan inovatif dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang nantinya menjadikan Kapuas Hulu Semakin Hebat,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, kerja sama antara Pemkab Kapuas Hulu dengan Universitas Telkom Bandung dalam hal penyusunan arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu langkah terobosan dalam mewujudkan tata kelola SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, walaupun dengan waktu yang singkat.
“Semoga kegiatan tersebut diberikan kelancaran, kemudahan tentunya dengan hasil sesuai dengan harapan kita semua, dan saya juga berharap untuk kedepan tidak hanya penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, akan tetapi dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama lainya yang bisa berdampak positif dan membangun untuk Kapuas Hulu Hebat,” ujarnya memungkas.
About Author
