triggernetmedia.com – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/12).
Pertemuan ini merupakan kali kedua setelah pertemuan sebelumnya pada 15 Mei 2023 di bawah arahan langsung Gubernur Kalimantan Barat.
Pada pertemuan sebelumnya, telah disepakati untuk terus berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Hari ini kita mengumpulkan para Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, untuk menyampaikan tentang langkah-langkah dan upaya capaian yang telah disepakati. Mudah-mudahan hari ini dapat dirumuskan kembali sehingga penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat benar-benar nyata dan dapat kita pertahankan,” jelas Bari.
Dalam upaya tersebut, koordinasi antara Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama.
Bari juga menyampaikan apresiasi dari Wakil Presiden terkait pencapaian Provinsi Kalimantan Barat dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2018, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 7,77 persen, turun menjadi 6,71 persen pada 2023.
Jumlah penduduk miskin juga menurun dari 387,08 ribu jiwa pada 2018 menjadi 353,250 ribu jiwa pada 2023. Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem yang turun dari 1,41 persen pada 2022 menjadi 0,99 persen pada 2023.
Bari menegaskan pentingnya keakuratan data dalam penanggulangan kemiskinan, mendorong verifikasi yang teliti untuk menjaga kualitas informasi yang disajikan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah secara konsisten melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun terakhir, sejalan dengan misi pembangunan Provinsi.
Berbagai strategi telah diterapkan, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Strategi untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan termasuk peningkatan kualitas pembangunan desa, infrastruktur, akses air bersih, sanitasi, pemenuhan rumah layak huni, perekonomian sektor koperasi dan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, kesejahteraan petani dan nelayan, ketahanan pangan, serta peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Kita kumpulkan tim dari seluruh Kabupaten/Kota dan rumusan, serta program-program ini akan kita masukkan dalam program ke depan di Bappeda termasuk peningkatan Sarana dan Prasarana, peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, peningkatan Pendapatan Perkapita,” tutupnya.
About Author
