Triggerntmedia.com – Sebanyak 69 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kamis (2/11).
Pejabat yang dilantik terdiri dari 11 orang PPPK, 52 perubahan nomenklatur, 4 orang pengangkatan pertama, dan 2 orang perpindahan jabatan.
Edi Rusdi Kamtono menyoroti pentingnya meningkatkan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, dengan menerapkan konsep 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun.
Dia menggarisbawahi peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang ramah dan proaktif kepada masyarakat.
“Pelayan di front office merupakan wajah Pemkot Pontianak, perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus ramah dan proaktif memberikan bantuan kepada masyarakat,” katanya usai acara.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa kebutuhan akan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, dan ini menjadi salah satu alasan untuk menambah ASN.
Kendati demikian, penerimaan ASN dan PPPK harus memprioritaskan kompetensi dan keterampilan individu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Kita berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilarang menerima tenaga honorer sampai bulan Desember 2024, jadi kita PPPK-kan,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in, menekankan perlunya efisiensi anggaran dan optimalisasi kinerja sebagai kunci solusi.
“Pemerintah kota harus menghitung formasi ketersediaan tenaga, apakah dengan pengangkatan PPPK menambah (beban),” paparnya.
Sementara itu, Yuni Rosdiah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, mengimbau kepada ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk menjaga netralitas menjelang pemilihan umum 2024, dengan sanksi yang telah disiapkan jika terdapat pelanggaran.
Yuni juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan-aturan perundang-undangan serta koordinasi di tempat kerja.
ASN yang baru dilantik diingatkan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.
“Pengawasan terhadap ASN di tahun politik juga dipantau oleh pemerintah pusat. Jangan sampai ada ASN yang terdaftar partai politik. Nanti ada hukum disiplin,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yuni mengungkap bahwa guru merupakan kelompok terbanyak yang dilantik tahun ini, diikuti oleh tenaga kesehatan (nakes).
About Author
