triggernetmedia.com – Dewan Pemuda Lintas Etnis Kalimantan Barat (DPLE-KB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Grand Aster Meeting Room Hotel NEO Jalan Gajah Mada No.177, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. FGD tersebut mengangkat topik “Strategi Pemuda dalam menangkal Politik Identitas dan membangun Demokrasi yang inklusif dan Partisipatif”.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam FGD ini, diantaranya, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Manto Saidi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Barat, Heru Hermansyah, Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Siska A Yusra, dan Pengamat Politik Kalimantan Barat, Hermawansah.
Ketua panitia Adrianus mengatakan, tjuan utama dari FGD untuk memahami lebih dalam dampak negatif politik identitas terhadap masyarakat dan demokrasi,
“Sekaligus kita ingin mengidentifikasi peran strategi pemuda dalam memerangi politik identitas dan membangun demokrasi inklusif dan
membahas solusi konkrit dan rekomendasi untuk mencapai demokrasi yang lebih kuat, inklusif, dan partisipatif,” ujarnya. Kamis (28/9/2023).
Menuru Adrianus, endgame ataupun kesimpulan yang ingin dipetik dari FGD tersebut agar seluruh elemen memahami apa itu politik identitas yang dikhawatirkan jadi isu yang rawan untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh karena itu, peran aktif generasi muda sangat penting dalam menangkal politik identitas pada pemilu 2024 guna mewujudkan pesta demokrasi yang damai nanti,” katanya.
Selain itu, sambung Adrianus, melalui penjelasan dari narasumber kader-kader dari Ormas DPLE-KB dan Ormas Keagamaan di Kalimantan Barat dapat memperoleh pemahaman tentang bahayanya politik identitas pada ajang Pemilu 2024.
“Mereka juga mendeklarasikan Penolakan Politik Identitas yang bertujuan untuk menyadarkan para elit politik untuk tidak menggunakan politik identitas guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman pada ajang Pemilu 2024,” ujarnya.
“Adapun isi dari deklarasi FGD tersebut yakni “Kami dewan pemuda lintas etnis provinsi Kalimantan Barat menginginkan pemilu damai dan menolak politik indentitas. Eit politik juga diharapkan dapat tergugah untuk tidak melakukan politik identitas pada pemilu 2024 yang akan datang,” timpal Adrianus.
About Author
