triggernetmedia.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) serta jajaran terkait lainnya yang mampu mengendalikan inflasi di angka 3,08 persen pada bulan Juli 2023. Apresiasi dni disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/08/2023).
Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 ini mengusung tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan” juga diumumkan daftar peraih TPID Award 2022. Dimana Kabupaten Landak berhasil meraih TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2022 untuk Wilayah Kalimantan.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi, baik pusat dan daerah, kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah bersama-sama dengan kita semuanya dalam rangka mengendalikan inflasi,” ujar Jokowi.
Menurutnya, nilai inflasi di Indonesia lebih rendah dari sejumlah negara seperti Argentina yang di angka 113 persen, Turki 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika Serikat 3,2 persen. Keberhasilan pengendalian inflasi tersebut, kata Presiden tidak terlepas dari sinergi antara otoritas moneter, otoritas fiskal, serta tim pengendali inflasi yang melakukan pengecekan di lapangan.
“Mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga, kalau pasokannya tidak baik, stok tidak mencukupi, ya pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga, tapi distribusi barangnya terganggu karena jalannya rusak semuanya, tidak ada artinya. Jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,” ujarnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam laporannya mengatakan bahwa inflasi indeks harga konsumen (IHK) menunjukkan tren penurunan dan telah kembali ke kisaran sasaran dengan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Penurunan tersebut didorong oleh kekonsistenan kebijakan nasional yang terpadu dan kerja sama yang erat antara BI dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
“Pencapaian ini adalah hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, termasuk kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden 18 Agustus 2022,” sambung Perry.
Perry Warjiyo menyatakan BI berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan melalui TPIP/TPID serta dengan memperkuat pelaksanaan GNPIP.
“Kami juga menggerakkan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antardaerah, kelancaran distribusi, koordinasi dan komunikasi serta digitalisasi data,” tegasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pengendalian inflasi dalam rentang sasaran dapat terwujud melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang disertai kebijakan fiskal moneter dan sektor riil.
“Beberapa pelajaran yang kita dapati dalam pengendalian inflasi, yang pertama, sinergi kerja sama kementerian, lembaga, dan daerah semakin kuat; kedua, kerja sama perdagangan antardaerah; ketiga, integrasi hulu hilir pemanfaatan teknologi; dan keempat, data secara akurat dan secara online melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok,” kata Airlangga.
Sementara, Wakil Gubernur Kalbar, H. Ria Norsan turut mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah mengambil langkah-langkah positif guna menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Dikatakan, pentingnya menjaga daya beli masyarakat sangat berdampak pada kesejahteraan dan ketahanan sosial di masyarakat.
“Langkah – langkah cepat juga kami (Pemprov Kalbar) ambil, misalnya dengan membagikan sembako hingga menggelar pasar murah di titik – titik pasar di Kalimantan Barat yang berpotensi terjadinya inflasi dan kenaikan bahan/barang kebutuhan pokok masyarakat. semoga kita tetap konsisten, dan kita akan terus memonitor perkembangan inflasi ini setiap waktu, termasuk melakukan rapat rutin bersama unsur pemerintah pusat setiap hari senin pagi,” jelasnya.
Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 ini turut dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
About Author
