triggernetmedia.com – Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Mempawah Periode 2022-2027 menyatakan pembangunan Rumah Adat Dayak di Kabupaten Mempawah merupakan kebutuhan mendesak sebagai simbol keragaman etnis dan budaya. Karena itu pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah dan legislatif dapat mengakomodir aspirasi masyarakat adat Dayak di Bumi Galaherang itu dalam APBD.
Ketua DAD Kabupaten Mempawah, Adrianus, menegaskan, DAD merupakan lembaga tertinggi masyarakat Adat Dayak di wilayah masing-masing sehingga keberadaannya saat ini mesti mendapat dukungan penuh dari semua elemen terlebih pemerintah daerah.
“Selain itu, dengan VISI dan MISI pemilihan ketua saat Musyawarah Adat (Musdat) kami terlah menitikberatkan agar DAD menjadi lembaga yang maju, transparan, akuntabel dan kredibel dengan menggunakan teknologi sebagai penunjang dalam mengelola administrasi sehingga masyarakat adat Dayak lebih cepat mengetahui segala informasi di dalam lembaga ini,” katanya, Selasa (29/11/2022).
Kekinian, lanjut Adrianus, pihaknya juga tengah mempersiapkan SDM untuk melaksanakan pagelaran Naik Dango tahun 2024 mendatang karena Kabupaten Mempawah dipercaya menjadi tuan rumah pesta masyarakat Adat Dayak di tiga kabupaten, meliputi Mempawah, Landak dan Kubu Raya.
“Tentu kita mesti serius mempersiapkan hal itu mulai dari sekarang. Dan kita pastinya membutuhkan keberadaan Rumah Adat Dayak di kabupaten Mempawah ini, yang lebih layak seperti Rumah Adat saudara kita yang sudah berdiri megah di kota Mempawah. Hal ini bukan sebagai bentuk kecemburuan terhadap saudara kita tetapi lebih karena kebutuhan yang mendesak sehingga harus segera dibangun,” tegasnya.
Tokoh muda sekaligus Ketua DAD Kabupaten Mempawah ini juga meminta masyarakat adat Dayak dapat beradaptasi tengan tekbnologi agar tidak tertinggal. Dirinya juga meminta masyarakat adat Dayak lebih terbiasa dengan yang namanya teknologi.
“Terlebih ketika ada undangan kegiatan, cukuplah lewat WA. Tidak perlu menunggu sampai terima undangan baru dianggap sah, padahal cukup dengan WA dengan zaman yang dihadapi saat ini kita bisa membantu pemerintah dalam mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Kemudian mempersiapkan tata kelola administrasi berbasis teknologi yang nantinya dapat diakses dan lebih transparan, kredibel dan akuntabel,” ujarnya.

