triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji mengungkapkan, salah satu program prioritas di provinsi itu adalah peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui 54 indikator yang harus terpenuhi untuk menuju desa mandiri dan sejahtera.
“Ketika desa sudah menjadi status Desa Mandiri, maka sumber konflik akan berkurang dan masyarakat akan fokus pada capaian kesejahteraan karena semua kebutuhan sudah ada,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (14/6/2022).
Dihadapan 25 orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022 hadiri Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Komjen Pol. Purwadi Arianto, Tenaga Ahli Pengajar Lemhanas RI, Laksda TNI Budi Setiawan, Dirmatlaitadik Debiddikpimkatnas Lemhanas RI, Brigjen Pol Djoko Poerbohadidjojo, beserta jajaran Forkopimda Prov Kalbar, Gubernur Sutarmidji menyatakan sependapat dengan pernyataan Presiden RI terkait Sumber Daya Alam (SDA) yang harus dilindungi dan tidak dijual mentah (tanpa diolah terlebih dahulu).
“Jika bauksit langsung diubah menjadi aluminium, maka dapat memberikan penambahan nilai ekspor yang lebih dibandingkan dijual dalam kondisi mentah. Pengelolaan SDM seperti ini menjadi lebih bijak dan semakin baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan dan pendidikan, Sutarmidji meyebut, dua sektor tersebut merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
“Pada sektor kesehatan, saya selalu wacanakan rumah sakit tanpa kelas, tetapi merawat dan inapkan pasien berdasarkan penyakit yang diidapnya. Jenis penyakit ini yang seharusnya mendapatkan penanganan prioritas. Sedangkan untuk pendidikan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur, saya sudah membebaskan biaya pendidikan agar anak-anak Kalimantan Barat tidak ada yang putus sekolah,” pungkasnya.











