triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji mengatakan perlu adanya percepatan terobosan dari ATR/BPN terkait sertifikasi lahan milik pemerintah. Kemudian, aset pemerintah daerah banyak yang tidak terpakai karena proses HPL yang cukup lama.
“Kalau dibiarkan kosong, menimbulkan keributan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dari ATR/BPN terkait percepatan sertifikasi aset-aset pemda,” ungkap Sutarmidji dalam Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Seluruh Provinsi Kalbar. Kamis (21/10/2021)
, Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kalbar, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Pontianak, Kamis (21/10/2021).
Terkait pemberantasan korupsi, sambung Sutarmidji, menurutnya bagai buah simalakama bagi para kepala daerah, karena masalah anggaran kerap muncul walaupun menggunakan berbagai macam peraturan.
“Hal tersebut membingungkan bagi kami. Seharusnya, mengutamakan edukasi, kemudian penindakan,” uajrnya.
Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata menyatakan, rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 20 – 22 Oktober 2021 di sejumlah instansi, diantaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Seluruh Provinsi Kalbar, Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kalbar, Kuliah Umum di Perguruan Tinggi, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Korupsi di Universitas Tanjungpura. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
“KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah yang meliputi 8 area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa,” jelas Alexander Marwata.
Dalam pelaksanaannya, sebut Alexander Marwata, KPK tidak hanya berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga dengan sejumlah instansi terkait lainnya, diantaranya dengan jajaran APH (Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi), Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Selain itu, kata Alexander Marwata, KPK mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola aset daerah dengan fokus melakukan penertiban, pemulihan, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“KPK juga memfasilitasi kerja sama antara Pemda dengan Kementerian ATR/BPN hingga jajaran Kanwil dan Kantah untuk mendorong sertifikasi aset daerah. Kemudian, KPK turut memfasilitasi kerja sama antara Pemda dengan pihak Kejaksaan dalam proses penertiban dan pemulihan aset-aset bermasalah, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi,” tandasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, H. Ria Norsan, Ketua DPRD Prov Kalbar, M Kebing L, Kakanwil ATR/BPN Kalbar, Ery Suwondoh, Kepala BPKP Kalbar Dikdik Sadikin, Seluruh Bupati/Walikota didampingi Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Kalimantan Barat beserta beberapa instansi terkait. (*)
About Author
