triggernetmedia.com – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyebut sistem ranking yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat tidak adil apabila Kabupaten Landak dinilai terlambat atau tertinggal dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat.
“Sistem ranking vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi menurut saya tidak adil jika dikatakan Kabupaten Landak terlambat dan tertinggal dari proses vaksinasi, padahal kami tidak mendapatkan jatah vaksin atau distribusi vaksin,” ungkapnya, Selasa (27/9/2021) di Ngabang.
Kabupaten Landak, sambung Karolin, ironisnya tidak mendapatkan stok vaksin pada minggu ke-4 September ini, cuma dikarenakan capaian angka vaksinasi yang masih rendah yakni 12,42 persen dengan menduduki peringkat ke 13 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
“Tentu kami berharap dengan kehadiran tim monitoring dari pemerintah provinsi bisa menjembatani berbagai miss komunikasi dan memperbaiki update data, sehingga proses vaksinasi di Kabupaten Landak bisa kita tingkatkan,” ujar Karolin.
Untuk diketahui bulan September ini saja Kabupaten Landak tidak mendapatkan banyak dosis vaksin. Vaksin Coronavac 2 Dosis mendapatkan 4.970 vial untuk 9.940 dosis, vaksin Moderna 14 dosis mendapatkan 68 vial untuk 952 dosis serta vaksin Astra Zeneca 10 dosis mendapatkan 61 vial untuk 610 dosis,
“Dan untuk minggu ke-4 September ini Kabupaten Landak memang tidak mendapatkan kuota distribusi vaksin,” ujar Karolin.
Berdasarkan data, ungkap Karolin, cakupan vaksinasi COVID-19 Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 25 September 2021 Kabupaten Landak dengan sasaran 282.111 peserta dengan vaksinasi pertama berjumlah 42.464 peserta atau 15,05 persen dan vaksinasi kedua berjumlah 27.638 peserta atau 9,80 persen.
Namun, lanjutnya, dari data Dinas Kesehatan kabupaten Landak sasaran vaksinasi berdasarkan kategori sudah hampir memenuhi target seperti untuk para pelajat dari SD, SMP maupun SMA/SMK sudah 6.445 pelajar yang divaksin, ibu hamil dan ibu menyusui sudah 975 jiwa.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar tidak selalu mendahulukan vaksinasi di pulau jawa saja namun juga merata ke luar pulau jawa, hal ini mengingat target pemerintah yang harus segera menurunkan angka level PPKM di seluruh wilayah Indonesia,” singgung Karolin.
“Selain dari pada menurunkan jumlah kasus dengan melaksanakan PPKM sesuai dengan arahan pemerintah pusat, target kita selanjutnya adalah meningkatkan program vaksinasi. Oleh karena itu kami berharap agar pemerintah tidak hanya mendahulukan masyarakat di pulau jawa, tetapi sudah saatnya juga memperhatikan diluar jawa dan vaksin harus diberikan secara berkeadilan,” katanya menambahkan.
Pewarta : Dek
Editor : Ariz
About Author
