banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60

Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu

Trigger Netmedia - 14 Juni 2021
Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu
Pertemua G7 di Cornwall, Inggris - (Anadolu Agency)

triggernetmedia.com – China pada Senin (14/6) menuduh G7 melakukan manipulasi politik setelah mengkritik Beijing atas catatan hak asasi manusianya di Xinjiang dan Hong Kong.

Dalam sebuah komunike setelah pertemuan puncak tiga hari di Inggris, menyadur Channel News Asia, para pemimpin G7 mengecam China atas pelanggaran terhadap minoritas di wilayah Xinjiang dan aktivis di Hong Kong.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menyerukan Beijing untuk “mulai bertindak lebih bertanggung jawab dalam hal norma-norma internasional tentang hak asasi Manusia”.

Kedutaan China di Inggris langsung menanggapi pernyataan tersebut dengan penuh kemarahan pada hari Senin (14/6) dan menuduh G7 “mengganggu”.

“Kelompok Tujuh mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik dan mencampuri urusan dalam negeri China, yang dengan tegas kami tolak,” kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan.

China, dalam pernyataan tersebut, juga menuduh jika kelompok G7 menyebarkan “kebohongan, rumor dan tuduhan tak berdasar”.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan China telah mengumpulkan sekitar 1 juta orang Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang ke dalam kamp-kamp, yang menurut Beijing adalah untuk memberantas ekstremisme Islam.

“Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” bunyi komunike G7 tersebut.

Pada pertemuan puncak pertama setelah hampir tertunda dua tahun, para pemimpin tujuh negara mengumumkan sejumlah janji mengenai vaksinasi Covid-19, perubahan iklim, hak, dan perdagangan.

G7 juga menyerukan penyelidikan baru di China tentang asal-usul Covid-19, yang langsung memicu tanggapan dari kedutaan China bahwa penyelidikan itu perlu dilakukan dengan “cara ilmiah, objektif dan adil”.

“Epidemi saat ini masih berkecamuk di seluruh dunia, dan pekerjaan penelusuran harus dilakukan oleh ilmuwan global dan tidak boleh dipolitisasi,” kata kedutaan China.

G7 juga mengumumkan dana infrastruktur baru yang menurut Presiden Biden akan “jauh lebih adil” daripada Inisiatif Belt and Road milik China.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Pfizer Klaim Vaksin Dosis Ketiga Tingkatkan Antibodi terhadap Varian Delta Covid-19

Pfizer Klaim Vaksin Dosis Ketiga Tingkatkan Antibodi terhadap Varian Delta Covid-19

Analisis   Headline   Internasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Jokowi Minta Pengusaha Tiru Pembangunan Rumah Oksigen

Jokowi Minta Pengusaha Tiru Pembangunan Rumah Oksigen

Bisnis   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Fokus Pada Penanganan COVID-19, Revisi PP 109 Bukan Prioritas

Pemerintah Fokus Pada Penanganan COVID-19, Revisi PP 109 Bukan Prioritas

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Turunkan Angka Penularan dan Kematian, Pemerintah Terus Perkuat Testing dan Tracing

Turunkan Angka Penularan dan Kematian, Pemerintah Terus Perkuat Testing dan Tracing

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Tentara Israel Tembak Mati Bocah Palestina di Tepi Barat

Tentara Israel Tembak Mati Bocah Palestina di Tepi Barat

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kebakaran Hutan di Turki, Warga Perumahan Dievakuasi

Kebakaran Hutan di Turki, Warga Perumahan Dievakuasi

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Curigai Tuntutan Rendah Juliari, ICW Sebut KPK Gagal Bela Korban Bansos Covid-19

Curigai Tuntutan Rendah Juliari, ICW Sebut KPK Gagal Bela Korban Bansos Covid-19

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Dalih KPK Tuntut Eks Mensos Juliari 11 Tahun Bui, Jubir: Berdasar Hasil Fakta Penyidikan

Dalih KPK Tuntut Eks Mensos Juliari 11 Tahun Bui, Jubir: Berdasar Hasil Fakta Penyidikan

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Dinilai Lari dari Agenda, Pemerintah Diminta Prioritaskan Nakes Ketimbang Influencer

Dinilai Lari dari Agenda, Pemerintah Diminta Prioritaskan Nakes Ketimbang Influencer

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Jokowi Minta Peringatan BMKG Harus Jadi Rujukan Pengambilan Keputusan Pemerintah

Jokowi Minta Peringatan BMKG Harus Jadi Rujukan Pengambilan Keputusan Pemerintah

Headline   Maritim   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com