trriggernetmedia.com – Pandemi bukan lagi menjadi momok baru di tengah masyarakat global, dalam kurun waktu setahun belakangan ini kondisi kesehatan menjadi salah satu prioritas yang begitu digalakkan. Faktanya alih fokus Pemerintah kita hanya menitikberatkan dalam beberapa program saja, khususnya upaya penanganan Covid-19.
Padahal jika berbicara tentang prioritas, tidak hanya sektor kesehatan saja yang di utamakan, daftar prioritas yang sudah dituangkan dalam musrembang contohnya, haruslah menjadi proses yang masif dilakukan. Akan tetapi nyatanya masih banyak sekali kesenjangan di berbagai Daerah Kalimantan Barat yang kurang begitu diperhatikan.
Kurangnya keterbukaan informasi publik juga menjadi suatu permasalahan lain yang berkesinambungan dari kesenjangan yang ada di Kalimantan Barat, dimana hal itu menjadi fundamental pokok masyarakat bisa melihat perkembangan dari tupoksi kepemerintahan dalam melaksanakan program kerjanya, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial.
Dalam prinsipnya Negara Demokrasi mengatakan dari, oleh dan untuk Rakyat sejatinya prinsip ini harus di implementasikan dalam penyelenggaraan ber-Negara, namun potret yang terjadi pada hari ini jauh dari kata prinsip Demokrasi itu sendiri, faktanya hari ini Eksekutif dan Legislatif kita seolah tidur satu ranjang namun keduanya tidak akan pernah berpaling pada cinta sejatinya yaitu oligarki untuk melahirkan kontrak politik kotor pribadi dan kelompoknya saja.
Hari ini PemProv hanya terfokus pada perbaikan dan pembangunan di internalnya saja dengan dalih untuk meningkatkan pelayanan publik, sangat anomali sekali apabila kucuran dana yang sangat besar itu hanya untuk membangun istana organisasi pemerintahan dan tidak pernah sama sekali memprioritaskan perihal-perihal lainnya yang memang itu sebenarnya lebih prioritas.
Kebijakan seperti itu seharusnya bisa menjadi suatu pertimbangan dan kajian mendalam sebelum anggaran tersebut dialokasikan. Andaikan saja dengan anggaran Millyaran itu di alokasikan untuk pembangunan jalan di Desa-Desa misalnya, betapa sangat terbantunya masyarakat Desa dengan pembangunan jalan tersebut. Bukankah sudah disampaikan juga oleh presiden, untuk membangun dan memajukan Negara itu dimulai dari Desa, sebab Desalah yang menjadi ujung tombak dari kemaujan yang dicita-citakan.
Contoh lainnya juga banyak sekali fasilitas Pendidikan di Daerah Kalbar ini yang sangat memprihatinkan dan harus diperhatikan lewat kucuran alokasi anggaran tersebut, klinik atau puskesmas yang memang masih belum merata di Kalbar sampai hari ini kenapa tidak sama sekali diprioritaskan oleh pihak Pemprov Kalbar.
Serta infrastruktur dan fasilitas publik lainnya yang memang itu jauh lebih penting dan harus prioritaskan kenapa tidak pernah sama sekali dilirik oleh pihak Pemprov Kalbar, rasanya dengan kucuran alokasi anggaran yang terpangkas sebanyak itu seharusnya Pemprov Kalbar bisa membantu memudahkan masyarakat yang memang sampai saat ini kian hari semakin menyedihkan.
Bukankah seharusnya sudah menjadi tupoksi dari Pemprov Kalbar itu sendiri untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak dari masyarakat lewat kebijakan dan keputusan apapun itu yang tidak bisa lepas dari perihal kemaslahatan masyarakatnya.
Rasanya sangat kontradiksi sekali dari semua yang digaungkan dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar hari ini, jika kita sandingkan dengan realita yang ada sangatlah jauh dari kata keberpihakan untuk kepentingan masyarakat Kalbar secara keseluruhan.
Oh ya, satu lagi yang hampir saja lupa disampaikan. Untuk memberi gambaran dari apa yang terjadi pada keadaan saat ini, kami SOLMADAPAR sedikit menuliskan rangkaian sajak yang bisa menjadi penggambaran untuk membantu keterbukaan pemikiran kita agar lebih bisa memahami situasi yang sedang terjadi hari ini. Mengingat banyak sekali kelalaian yang dilakukan di badan tubuh penegek Hukum kita, yang seharusnya mampu menangani pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia atas nama Korupsi juga penyelewengan dan memang perihal itu tidak pernah sama sekali menjadi suatu yang prioritas untuk diselesaikan oleh orang-orang yang hari ini katanya penegak Hukum. Kasihan sekali kalian yang tidak memahami tupoksi dari jabatan yang kalian bangga-banggakan itu!
T A N D A ( ? )
Wahai aparat penegak Hukum Kalimantan Barat
Tak malukah kalian?
Tatkala sumpah yang pernah terucap pada awal masa jabatan itu didustai
Dimana tindakan konkrit dan konsistensi yang jelas dari apa yang pernah disampaikan?
Mengapa semua seolah tenggelam bersama kasus-kasus yang terabaikan?
Ibarat kucing yang tertidur pulas setelah makan
Seperti itukah gambaran sosok pemimpin yang kalian tunjukan?
Sebatas itukah kerja nyata yang bisa kalian buktikan?
Wahai aparat penegak Hukum Kalimantan Barat
Tak malukah kalian?
Katanya menegakkan keadilan tetapi berujung pada kesenjangan
Tidakkah kalian sedikit melirik kaum ploretariat yang ditindas hak nya
Sadarkah kalian bahwa diskriminasi itu melahirkan hal yang sia-sia
Aku sedih melihat tikus di atas kursi itu tertawa
Sementara para kucing hanya terbaring tidur tak berdaya
Dalam tidurnya mereka asik bermain-main pada lingkaran kemunafikan
Dimana letak kegeraman para kucing melihat kenakalan yang dilakukan tikus-tikus itu?
Oohhh atau mungkin sekarang kucing telah jadi budak dalam permainan yang dibuat?
Astaga semoga saja prasangka buruk ku itu tidak benar adanya!
Sejatinya cita-cita bangsa Indonesia sudah tertuang dalam Alenia ke-4 UUD 1945, bangsa yang hidup berdiri diatas darah perjuangan Pahlawan, namun mengapa cita-cita dan semangat pembentukkan Negara tidak sama sekali direpresentasikan oleh para bos Eksekutif dan Legislatif yang sampai hari ini menindas Hak khalayak masyarakat, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem cacat yang menjadi indikator penghambat untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila, atau bangsa ini yang tidak mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila?.
Problematika kesenjangan sosial masih sangat kental dan menjadi budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat Negeri jenaka ini, dimulai dari, PemProv KalBar yang sibuk dengan Internalnya, Gubernur rasa Walikota, Alokasi dana yang tidak tepat sasaran dan problematika yang eskalasinya sangat masif hingga sampai hari ini. Apa kabar Bansos Covid_19 Kalbar?
Apa kabar kasus Joni Isnaini? Apa kabar kasus korupsi pengadaan Alkes RSUD dr. Achamd Diponegoro Putussibau dan RSUD Sintang? Apa kabar Bansos 80 Millyar di Sambas? Apa kabar kasus Karhutla Kalbar? Apa kabar kasus Pertambangan Ilegal di Kalbar? Apa kabar kasus Ilegal Logging di Kalbar? Apa kabar kasus Limbah Pabrik di Kalbar? Apa kabar kasus penyeludupan rotan ke Negeri tetangga? Apa kabar Deforestasi di Kalbar? Apa kabar Food Estate di Kalbar? Serta masih banyak lagi pertanyaan “apa kabar” lainnya yang juga ingin kami tanyakan dan sampaikan.
Rasanya Peringkat No.1 SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasioanal) Se-Indonesia yang didapatkan oleh PemProv Kalbar, tidak sesuai dengan realita yang ada mengingat begitu banyaknya kasus-kasus yang belum terselesaikan ditambah kurangnya Keterbukaan Informasi Publik yang dimana sulitnya untuk mengakses informasi yang diinginkan dan berujung pada penutupan-penutupan saja. (*)
About Author
