banner 468x60

Baleg Setujui 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, TII: Hanya untuk Kuantitas

Trigger Netmedia - 16 Januari 2021
Baleg Setujui 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, TII: Hanya untuk Kuantitas
Sidang paripurna DPR RI, Kamis (26/9/2019). - (Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sar)

triggernetmedia.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kemenkumham dan DPD RI menyetujui 33 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Terkait itum The Indonesian Institute, Centre for Public Policy Research menilai jumlah RUU tersebut hanya mencerminkan kepentingan kuantitas.

Peneliti Bidang Politik TII, Rifqi Rachman, belajar dari Prolegnas Prioritas 2020, hanya ada tiga dari 37 RUU yang akhirnya berhasil diundangkan dalam satu tahun.

“Jumlah keseluruhan RUU yang ada di daftar Prolegnas Prioritas 2021 masih mencerminkan orientasi pada kuantitas. Hal ini selalu menjadi persoalan klasik lembaga legislatif,” kata Rifqi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/1/2021).

Kemudian kondisi krisis kesehatan karena Covid-19 yang masih berlangsung juga tidak dipertimbangkan oleh pihak DPR RI saat membahas Prolegnas Prioritas 2021.

“Padahal hal itu berdampak kepada teknis pelaksanaan rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota legislatif yang banyak menggunakan medium daring. Tentu ini akan berdampak pada berkurangnya efekivitas rapat yang berlangsung,” kata Rifqi.

Kemudian Rifqi juga memberikan catatan untuk DPR RI terkait pembahasan Prolegnas Prioritas 2021. Yang pertama ialah setiap tahapan yang berlangsung dalam memformulasikan RUU semestinya menghadirkan kepastian akan transparansi dan akuntabilitas, termasuk soal aksesibilitas pada pembaharuan informasi di laman resmi DPR RI.

 

Menurutnya di laman resmi Prolegnas masih sering tertinggal dalam mengunggah informasi terbaru dari proses formulasi RUU.

Rifqi mencontohkan pada rapat yang dilakukan oleh Panja RUU PDP. Laman dpr.go.id masih belum mencatatkan rapat terakhir yang berlangsung pada 12 Januari 2021 lalu.

“Hal ini tentu membuat proses pengawasan publik pada tahapan perbaikan substansi RUU sulit untuk dihadirkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rifqi juga menilai kalau terbukanya ruang partisipasi bagi masyarakat adalah hal penting lain yang juga perlu dipastikan keberadaannya. Hal tersebut termasuk pada pilihan-pilihan yang diambil DPR dalam merespon kritik masyarakat, bahkan yang diekspresikan melalui aksi massa.

“Institusi legislatif sepatutnya mengakomodir pandangan yang muncul, serta melindungi proses penyampaiannya. Tidak justru menghalangi kritik yang hadir, misalnya melalui demonstrasi, dengan memasang barikade anggota kepolisian di hadapan para demonstran,” tuturnya.

“Adanya sejumlah RUU yang menarik perhatian masyarakat, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pasti menghadirkan dialog yang seringkali terbentuk dalam posisi pro dan kontra. Pada momen seperti inilah, DPR justru harus hadir dan menjadi wadah yang menerima pandangan semua posisi.”

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Gol Indah Ivan Perisic Selamatkan Kroasia dari Keganasan Republik Ceko

Gol Indah Ivan Perisic Selamatkan Kroasia dari Keganasan Republik Ceko

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Aksi Sikut Lovren Bikin Kroasia Tertinggal Satu Gol dari Republik Ceko di Babak I

Aksi Sikut Lovren Bikin Kroasia Tertinggal Satu Gol dari Republik Ceko di Babak I

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Ditarget Emas, Ini Cara Kevin/Marcus Atasi Tekanan Jelang Olimpiade

Ditarget Emas, Ini Cara Kevin/Marcus Atasi Tekanan Jelang Olimpiade

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Menpora Upayakan Peraih Emas Olimpiade Masuk Kategori Pahlawan Nasional

Menpora Upayakan Peraih Emas Olimpiade Masuk Kategori Pahlawan Nasional

Headline   Internasional   Nasional   News   Sport
Penalti Emil Forsberg Paksa Slovakia Berlutut di Kaki Pemain Swedia

Penalti Emil Forsberg Paksa Slovakia Berlutut di Kaki Pemain Swedia

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
BLT Dana Desa Cair Juni 2021: Silahkan Cek di sid.kemendesa.go.id

BLT Dana Desa Cair Juni 2021: Silahkan Cek di sid.kemendesa.go.id

Ekonomi   Headline   Kabar Desa   Kesra   Keuangan   News   Pelayanan Puplik
Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK

Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Penangan COVID-19 dan PPKM di Perbatasan Harus Dilakukan Dengan Tegas

Penangan COVID-19 dan PPKM di Perbatasan Harus Dilakukan Dengan Tegas

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Kantongi Rp 13,5 Triliun Hasil Lelang Hotel hingga Mobil Antik Sitaan

Pemerintah Kantongi Rp 13,5 Triliun Hasil Lelang Hotel hingga Mobil Antik Sitaan

Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan
Bank Dunia Kasih Utang Rp 7,2 Triliun ke Indonesia, untuk Program Vaksin Covid-19

Bank Dunia Kasih Utang Rp 7,2 Triliun ke Indonesia, untuk Program Vaksin Covid-19

Ekonomi   Headline   Internasional   Kesehatan   Keuangan   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com