Amnesty Internasional: Ancaman Pidana Vaksinasi Corona Itu Melanggar HAM

Trigger Netmedia - 14 Januari 2021
Amnesty Internasional: Ancaman Pidana Vaksinasi Corona Itu Melanggar HAM
Ilustrasi Vaksin Covid-19. - (getty image)

triggernetmedia.com – Amnesty International Indonesia menilai kewajiban vaksinasi COVID-19 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu dikatakan oleh peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya menanggapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Edward Hiariej yang mengungkapkan sanksi pidana bagi penolak vaksin.

 

Menurutnya, pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun atau secara sukarela sebelum dilakukan vaksinasi.

“Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidana pemenjaraan dan denda merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty menentang keras pendekatan pidana, terutama hukuman penjara, terhadap orang-orang yang menolak vaksinasi,” kata Ari dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Pemerintah memang bisa membuat vaksinasi COVID-19 sebagai persyaratan, misalnya untuk pendidikan atau penggunaan kendaraan umum, sebagai langkah khusus untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Namun penting diingat kebijakan tersebut harus sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional,” sambungnya.

Amnesty meminta pemerintah agar lebih fokus menyebarkan informasi yang transparan, lengkap dan akurat terkait vaksin untuk membangun kepercayaan publik ketimbang menakuti dengan sanksi pidana.

 

“Manfaat ilmiah dari vaksin harus dijelaskan dan disebarkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang, dalam bahasa yang mereka pahami dan format yang dapat mereka akses,” tutupnya.

Sebelumnya, Edward Hiariej mengatakan bahwa orang yang menolak vaksinasi COVID-19 dapat dianggap melanggar Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

Pasal 93 tersebut mengatakan: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Amnesty mengingatkan bahwa hak untuk tidak diberikan perawatan medis tanpa persetujuan telah tercermin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Deklarasi Universal tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia yang intinya menyatakan bahwa intervensi medis hanya boleh dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang memadai.

Selain itu persetujuan tersebut harus dinyatakan dan dapat ditarik kembali kapan saja dan dengan alasan apa pun.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Orang Kaya Indonesia ke Amerika Serikat Demi Cepat Dapat Vaksin Covid-19

Orang Kaya Indonesia ke Amerika Serikat Demi Cepat Dapat Vaksin Covid-19

Artikel   Headline   Internasional   Kesehatan   Sorotan
Trae Young dan Jamal Murray Jadi Penguji Bola Baru NBA Musim 2021-2022

Trae Young dan Jamal Murray Jadi Penguji Bola Baru NBA Musim 2021-2022

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Masalah Keausan Berlebihan Ban Depan Masih Jadi PR buat Ferrari

Masalah Keausan Berlebihan Ban Depan Masih Jadi PR buat Ferrari

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Otomotif   Sport
Sutarmidji Apresiasi Pebalap Senior Kalbar Fasilitasi Giat Vaksinasi Massal

Sutarmidji Apresiasi Pebalap Senior Kalbar Fasilitasi Giat Vaksinasi Massal

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Otomotif   Pontianak   Sport
Pentingnya Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Melalui Gerakan Kalbar Membaca

Pentingnya Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Melalui Gerakan Kalbar Membaca

Education   Headline   Kapuas Raya   Kilas Kalbar   Literasi   News
Meningkat Drastis, Kasus Penularan Covid-19 Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Meningkat Drastis, Kasus Penularan Covid-19 Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan
Polemik Pegawai KPK, Komnas HAM Minta BIN Hingga BNPT Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Polemik Pegawai KPK, Komnas HAM Minta BIN Hingga BNPT Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Satgas Minta Pemda Lebih Peka Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Apa Maksudnya?

Satgas Minta Pemda Lebih Peka Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Apa Maksudnya?

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Prajurit TNI Kodim 1207/BS Asah Kemampuan Menembak

Prajurit TNI Kodim 1207/BS Asah Kemampuan Menembak

Headline   Kilas Kalbar   Kubu Raya   News   Sorotan   Sospolhukam
Bali Bakal Jadi Destinasi Pariwisata Berbasis Vaksin Pertama di Indonesia

Bali Bakal Jadi Destinasi Pariwisata Berbasis Vaksin Pertama di Indonesia

Headline   Maritim   News   Pesona Dunia   Situs-situs   Sorotan   Travel

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com