banner 468x60 banner 468x60

Amnesty Internasional: Ancaman Pidana Vaksinasi Corona Itu Melanggar HAM

Trigger Netmedia - 14 Januari 2021
Amnesty Internasional: Ancaman Pidana Vaksinasi Corona Itu Melanggar HAM
Ilustrasi Vaksin Covid-19. - (getty image)

triggernetmedia.com – Amnesty International Indonesia menilai kewajiban vaksinasi COVID-19 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu dikatakan oleh peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya menanggapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Edward Hiariej yang mengungkapkan sanksi pidana bagi penolak vaksin.

 

Menurutnya, pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun atau secara sukarela sebelum dilakukan vaksinasi.

“Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidana pemenjaraan dan denda merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty menentang keras pendekatan pidana, terutama hukuman penjara, terhadap orang-orang yang menolak vaksinasi,” kata Ari dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Pemerintah memang bisa membuat vaksinasi COVID-19 sebagai persyaratan, misalnya untuk pendidikan atau penggunaan kendaraan umum, sebagai langkah khusus untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Namun penting diingat kebijakan tersebut harus sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional,” sambungnya.

Amnesty meminta pemerintah agar lebih fokus menyebarkan informasi yang transparan, lengkap dan akurat terkait vaksin untuk membangun kepercayaan publik ketimbang menakuti dengan sanksi pidana.

 

“Manfaat ilmiah dari vaksin harus dijelaskan dan disebarkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang, dalam bahasa yang mereka pahami dan format yang dapat mereka akses,” tutupnya.

Sebelumnya, Edward Hiariej mengatakan bahwa orang yang menolak vaksinasi COVID-19 dapat dianggap melanggar Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

Pasal 93 tersebut mengatakan: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Amnesty mengingatkan bahwa hak untuk tidak diberikan perawatan medis tanpa persetujuan telah tercermin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Deklarasi Universal tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia yang intinya menyatakan bahwa intervensi medis hanya boleh dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang memadai.

Selain itu persetujuan tersebut harus dinyatakan dan dapat ditarik kembali kapan saja dan dengan alasan apa pun.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Bisnis   Ekonomi   Keuangan   Nasional   News   Sorotan
Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Fashion   Headline   Infotainment   Kekinian   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

Comunity   Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

Analisis   Comunity   Headline   IT   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com