banner 468x60

Bahas Pilkada di Kantor Mahfud MD, KPU dan Bawaslu Dorong Kampanye Daring

Trigger Netmedia - 18 September 2020
Bahas Pilkada di Kantor Mahfud MD, KPU dan Bawaslu Dorong Kampanye Daring
Komisioner KPU RI Viryan Aziz. - ()

triggernetmedia.com – Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu bakal menggelar rapat guna membahas peraturan pemerintah perundang-undangan (Perppu) khusus soal penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) 2020.

Salah satu usul yang mestinya masuk ke dalam perppu tersebut ialah terkait kampanye secara daring.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan rapat itu diselenggarakan guna membahas soal penegakan hukum selama Pilkada Serentak 2020. Banyaknya pelanggaran yang muncul selama tahapan Pilkada sejauh ini diakibatkan dari lemahnya pengaturan serta sanksi yang berlaku.

“Fenomena ratusan ribu orang kerumunan selama masa kampanye menjadi lampu merah dan konfirmasi hal tersebut,” kata Viryan saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/9/2020).

Viryan mengungkapkan bahwa akar masalah dari penyelenggaran Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ialah adaptasi. Ia menekankan bahwa adaptasi tidak bisa dilakukan secara mudah dan perlu diiringi oleh peraturan yang sangat ketat serta sanksi.

Ia mengungkapkan salah satu alternatif untuk menegakan kedisplinan protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan Pilkada ialah menambah larangan kampanye yang menimbulkan kerumunan massa.

Apalagi saat ini masyarakat tengah dibuat heboh soal diperbolehkannya konser kampanye di tengah pandemi Covid-19. Karena menuai kritik, Viryan mendorong apabila kampanye dilakukan secara daring.

“Prinsip utamanya, sedapat mungkin dilakukan secara daring dan melarang semua yang berpotensi membuat kerumunan,” ujarnya.

Adapun Viryan membeberkan poin-poin penting dalam perppu yang akan dibahas nantinya ialah pengaturan larangan kerumunan dan bentuk lain yang tidak sesuai protokol Covid-19, sanksi yang jelas dan tegas dan membuka ruang atau hal baru diterapkan seperti kampanye daring dan rekapitulasi elektronik.

Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020) pukul 13.00 WIB. Rapat tersebut bakal dihadiri KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Lewat Professional Womens Week, Desainer Nina Nugroho Asah Keberdayaan Kaum Perempuan

Lewat Professional Womens Week, Desainer Nina Nugroho Asah Keberdayaan Kaum Perempuan

Fashion   Headline   Infotainment   Lifestyle   Nasional   News   Serba-serbi   Trend
Presiden Jokowi Serukan Peralihan Batu Bara ke Energi Baru Terbarukan

Presiden Jokowi Serukan Peralihan Batu Bara ke Energi Baru Terbarukan

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Timnas Putri Indonesia Siap Berlaga di Kualifikasi Piala Asia 2022

Timnas Putri Indonesia Siap Berlaga di Kualifikasi Piala Asia 2022

Headline   Internasional   Kabar Arena   Nasional   Sport
Persija vs Persipura, Braif Fatari dan Novri Setiawan Masih Absen

Persija vs Persipura, Braif Fatari dan Novri Setiawan Masih Absen

Headline   Kabar Arena   News   Sport   Superliga
Belum Mendapatkan Vaksin Covid-19, 3.000 Nakes Prancis Ditangguhkan

Belum Mendapatkan Vaksin Covid-19, 3.000 Nakes Prancis Ditangguhkan

Headline   Internasional   Kesehatan   News   Sorotan   Sospolhukam
Taliban Hapus Kementerian Perempuan, Diganti dengan Kementerian Kebajikan

Taliban Hapus Kementerian Perempuan, Diganti dengan Kementerian Kebajikan

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Tasya Farasya Tiru Makeup Gigi Hadid di Met Gala, Dipuji Cantik Nggak Ada Obat

Tasya Farasya Tiru Makeup Gigi Hadid di Met Gala, Dipuji Cantik Nggak Ada Obat

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Seksi Banget! 10 Gaya Alyssa Daguise Pamer Bahu Mulus

Seksi Banget! 10 Gaya Alyssa Daguise Pamer Bahu Mulus

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Presiden Jokowi Divonis Bersalah soal Pencemaran Udara, Ini Hukumannya

Presiden Jokowi Divonis Bersalah soal Pencemaran Udara, Ini Hukumannya

Headline   lingkungan   Maritim   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Soal 3 Periode dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Pastikan Menolak

Soal 3 Periode dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Pastikan Menolak

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com