banner 468x60 banner 468x60

Bawaslu Kalbar Sudah Petakan Metode Pengawasan Verifikasi Faktual

Trigger Netmedia - 30 Juni 2020
Bawaslu Kalbar Sudah Petakan Metode Pengawasan Verifikasi Faktual
Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu Kalimantan Barat, Faisal Riza. - ()

triggernetmedia.com – Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu Kalimantan Barat, Faisal Riza mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan untuk mengawasi verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang maju dalam pilkada serentak tahun ini.

“Kami tentu tidak mengawasi semua karena di tingkat desa itu pengawas hanya satu. Sementara PPS ada lima, sehingga kami melakukan pemetaan pada lokasi yang rawan dan tidak,” kata Faisal di Pontianak, Selasa (30/6/2020).

Faisal melanjutkan pada lokasi yang rawan maka pengawasan yang dilakukan secara melekat. Pengawasan melekat diartikan pengawas desa mengawasi langsung proses verifikasi faktual yang dilakukan PPS.

Kemudian ada variabel yang menentukan lokasi itu rawan atau tidak. Lokasi dimana penduduk padat, perekaman E KTP belum 100 persen, daerah perbatasan dan kemudian ada data hasil verifikasi yang belum tercantum pada DP4 Disdukcapil.

Baca juga  Bahas Pilkada di Kantor Mahfud MD, KPU dan Bawaslu Dorong Kampanye Daring

“Empat variabel itu menunjukkan lokasi rawan dan kami melakukan pengawasan melekat karena potensi pe;anggaran besar,” kata dia.

Sementara untuk lokasi yang tidak rawan Bawaslu tidak melakukan pengawasan melekat. Justru menggunakan metode sampling. Metode itu digunakan untuk memastikan PPS melakukan verifikasi pada berkas calon perseorangan.

“Jika itu tidak dilakukan maka itu pelanggaran sehingga kami mengaudit kehadiran verifikator,” sebut Faisal.

Faisal menjelaskan metode dilakukan karena pengawas di tingkat desa hanya satu. Berbanding terbalik dengan PPS yang berjumlah lima orang.

Baca juga  Kafilah Pontianak Semakin Mantap Hadapi MTQ Kalbar

“Kalau kemudian mengikuti semua pengawasan melekat ada kemungkinan tidak tekejar, sehingga kami perlu memastikan ada kesesuaian jadwal pengawasan yang kemudian melakukan pemetaan pada lokasi rawan dan yang tidak,” jelas Faisal lagi.

Adapun pengawasan itu baru akan dimulai sejak tanggal 29 Juni 2020. Tahapan sebelumnya yakni dari tanggal 24 hinga 29 Juni 2020 adalah proses pengiriman berkas ke PPS.

Panitia Pemilihan Suara ditingkat desa itulah yang melakukan verifikasi pada berkas calon perseorangan.

Begitu proses di desa tuntas tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi di kecamatan yang berlanjut hingga kabupaten.

“Jadi sebenarnya tahapan ini masih sangat panjang,” ujar Faisal memungkasi.

Riska I Ariz

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Bisnis   Headline   IT   Kekinian   Serba-serbi
Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Bisnis   Headline   Nasional   News   Otomotif   Serba-serbi   Technology
Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Ekonomi   Headline   Maritim   Nasional   News   Sorotan
Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Ekonomi   Headline   Internasional   Kesra   Nasional   News   Sorotan
Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Headline   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Sospolhukam
Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Headline   Kesra   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Sorotan
Ekonomi RI 4 Kali Negatif, Kemenkeu Anggap Itu Lebih Baik

Ekonomi RI 4 Kali Negatif, Kemenkeu Anggap Itu Lebih Baik

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Jokowi Mau Ekonomi Melejit 7 Persen, Ekonom: Risiko Pandemi Masih Besar

Jokowi Mau Ekonomi Melejit 7 Persen, Ekonom: Risiko Pandemi Masih Besar

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Pemerintah Tunda Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Setelah Lebaran

Pemerintah Tunda Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Setelah Lebaran

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X