banner 468x60

Sikat Pejabat Korupsi Dana Covid-19, Kapolri Bentuk Satgas Khusus

Trigger Netmedia - 16 Juni 2020
Sikat Pejabat Korupsi Dana Covid-19, Kapolri Bentuk Satgas Khusus
Kapolri Jenderal Idham Aziz di gedung PTIK, Rabu (29/1/2020). (Suara.com/Stephanus Aranditio) - ()

triggernetmedia.com –  Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz menegaskan akan menyikat habis pihak-pihak atau oknum pejabat yang nekat korupsi atau menyalahgunakan dana percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Idham mengatakan, hal itu dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk menindaktegas pihak-pihak yang berniat korupsi dana Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 677,2 triliun.

“Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk ‘sikat’ dan memproses pidana,” kata Idham dalam keterangan tertulisnya seperti diterima Suara.com, Selasa (16/6/2020).

Menurut Idham, kekinian pihaknya juga telah membentuk satuan tugas atau Satgas Khusus untuk mengawasi hal tersebut. Satgas Khusus itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Polri sudah membentuk satgas khusus di bawah kendali Kabareskrim,” ujar Idham.

Untuk itu, Idham mengingatkan semua pihak untuk tidak menyalahgunakan anggaran dana percepatan penanganan Covid-19. Sebab, lagi-lagi Idham menegaskan bahwa pihaknya tak segan untuk menindak tegas.

“Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana Covid. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat. Hukumannya sangat berat,” tegas Idham.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tak main-main dalam hal akuntabilitas. Dia mengklaim, sistem pencegahan dan tata kelola yang baik harus diutamakan dalam anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Jokowi lantas meminta lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK untuk menindak tegas pihak-pihak yang berniat korupsi terhadap anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah sendiri diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference, Senin (15/6/2020).

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com