banner 468x60

Indonesia Berhasil Turunkan Ketimpangan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Trigger Netmedia - 11 Juni 2020
Indonesia Berhasil Turunkan Ketimpangan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, didampingi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mundiharno. (Dok : BPJS Kesehatan) - ()

triggernetmedia.com – Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak pada peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial, karena terdapat penurunan angka ketimpangan kesehatan masyarakat. Keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai inisiator bagi negara lain yang akan memulai mengukur hal tersebut, melalui pengelolaan program jaminan sosial kesehatan di masing-masing negara.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, saat memimpin Komisi Kesehatan dalam 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA), Rabu (10/6/2020).

Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari  Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

Dalam pertemuan tersebut, Fachmi memaparkan, terjadi peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat, karena penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan BPJS Kesehatan 2017 mengkaji pada 2015, keberadaan Program JKN-KIS dapat menekan koefisien GINI dari 0,395 menjadi 0,394, dan pada 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien GINI dari 0,384 menuju 0,383.

Selain itu, pada tahun 2016, keberadaan Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Program JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

“Selain memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan dan mencegah orang jatuh miskin, dampak besar lainnya dari implementasi Program JKN-KIS adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat. Kondisi ini mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang,” tambah Fachmi.

Ia menyebut, realitas yang terjadi dalam pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia dapat menjadi acuan negara lain, bahwa pentingnya keberpihakannya sebuah negara untuk memberikan jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan. Apalagi saat ini, situasi dunia tengah berada dalam status pandemi yang cenderung memporak-porandakan kondisi ekonomi global dan tidak menutup akan memperlebar angka ketimpangan.

Dalam kondisi pandemi saat ini, penting memastikan cakupan jaminan sosial kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Setiap negara harus dapat memastikan bagaimana aspek keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan serta memastikan angka cakupan kepesertaan. Hal ini merupakan hal mendesak mengingat terdapat adanya kerentanan populasi secara global baik di tingkat ekonomi akibat peningkatan angka pengangguran,” kata Fachmi.

ISSA, sebagai asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia, kembali mempercayakan Indonesia, dalam hal ini bidang kesehatan, sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 komisi teknis yang dibentuk.

Fachmi, untuk kedua kalinya terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022. Pada tahun 2018 di Jenewa Swiss, BPJS Kesehatan juga pernah memimpin 12th ISSA Forum for Technical Commission.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kami mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ISSA atas hal ini dan akan siap menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fachmi juga memaparkan hal-hal yang menjadi program kerja TC Health selama 2020-2022, dengan prioritas tema pada fenomena ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan Kohesi Sosial dan Inklusi Sosial.

Atas kajian tersebut, pada 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, 16 negara juga bersepakat memilih Indonesia sebagai acuan pada studi peran Program JKN-KIS terhadap peningkatan kohesi sosial yang diukur melalui penurunan gini ratio, sehingga negara lain juga dapat memulai riset tersebut.

Komisi kesehatan yang dipimpin oleh Fachmi ini juga akan dihadirkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial (social security) sedunia atau ISSA LEAD 2021, yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com