triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan dirinya tidak ingin ada masalah-masalah dalam pengguna Dana Desa. Dirinya berharap kedepan harus ada panduan dalam penggunaan Dana Desa.
“Panduan yang jelas berupa aturan bukan yang di omongkan,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Percepatan dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Pangan Sosial Ekonomi Masyarakat di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (25/2/2020).
Menurut Sutarmidji, masalahnya sekarang ada ngomong untuk ini itu dan dikaitkan dengan yang sudah di tetapkan oleh Kemendes tentang klasifikasi Desa yaitu Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
“Harusnya semua berbicara dalam rangka menyelesaikan indikator tersebut. Tujuan akhir desa adalah desa mandiri tidak bisa berharap dari dana desa tidak mungkin,” ucapnya.
“Saya sudah hitung dengan 52 indikator 1 desa sangat tertinggal bisa menjadi desa mandiri ketika investasi di situ diperlukan antara 20 sampai 40 miliar kalau dana desa cuma 1,5 miliar maka perlu 20 sampai 30 tahun desa sangat tertinggal bisa berubah menjadi desa mandiri,” jelasnya.
Lebih lanjut Sutarmidji menjelaskan, bahwa sebenarnya Peraturan Gubernur sudah ada dan Dana Desa itu digunakan untuk 17 sampai 20 indikator saja. Sementara, sambungnya, Pemerintah Daerah Kabupaten 15 indikator.
“Sisanya yang berat-berat itu provinsi. Dan tahun ini perkiraan dana APBD provinsi yang di gelontorkan dalam rangka menunjang desa mandiri itu kurang lebih hampir 700 miliar yang larinya ke desa, yang sebetulnya bukan urusan provinsi tapi kita arahkan kesana dalam rangka kita mencapai target kita tahun ini menjadi 138 desa mandiri. Dan kita sudah punya 87 desa mandiri,” sebut Sutarmidji.
Setelah ini, kata Sutarmidji, diharapkan ada suatu percepatan oleh jajaran pemerintah Kabupaten/Kota, supaya realisasi anggaran atau Dana Desa bisa tersalurkan dengan cepat kemudian digunakan sesuai dengan perencanaan. Apalagi, kekinian ada 83 desa dan menyusul 170an desa yang di cairkan Dana Desanya.
Tahun depan, sambungnya, Pemprov Kalbar akan membuat satu penilaian walaupun Departemen Dalam Negeri sudah ada penilai kelurahan dan saya minta ada program tentang penilaian desa dengan kategori indeks desa membangun (IDM) Award.
“Hadiahnya program, bukan uang, hadiah pemenang juara satu sampai tiga sebesar dana desa yang di terima, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga ada dianggarkan dan kita akan pilih Bumdes terbaik karena ada Desa di Muara Jekak itu bisa kita jadikan Desa percontohan di sisi usaha dan sebagainya, serta Pemerintah Daerah memberikan reward untuk program perbaikan itu,” pungkasnya.
Humas
About Author
