triggernetmedia.com – Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2). Adapun rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri yang tergabung ke dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Satu per satu menteri tampak hadir dalam rakor tersebut. Adapun dalam rapat tersebut akan dibahas sejumlah langkah yang perlu diambil oleh pemerintah serta strategi pemgurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
“Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” kata Ma’ruf dalam rapat. Melansir laman Suara.com
Dalam rapat pleno tersebut dibahas kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.
Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).
Selain itu dalam rapat juga membahas soal perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG.
“Upaya penting yang ingin dicapai dalam perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah dalam rangka mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut tampak hadir Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.
Pebriansyah Ariefana
About Author
