banner 468x60

Penyaluran Dana BOS Diubah Lebih Fleksibel untuk Sekolah

Trigger Netmedia - 11 Februari 2020
Penyaluran Dana BOS Diubah Lebih Fleksibel untuk Sekolah
Nadiem Makarim (Instagram/Kemdikbud.RI) - ()

triggernetmedia.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS disebut jadi fleksibel.

Nadiem menyebut mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen,” kata Nadiem melalui keterangan tertulisnya, seperti dinukul pada laman Suara.com

Setiap sekolah kata Nadiem, memiliki kondisi yang berbeda. Maka, kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda.

“Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS,” kata dia.

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” ujar Nadiem.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Baca juga  Pandemi Belum Berakhir, Wali Kota Pastikan Pembangunan Strategis Tetap Berjalan

Makin Cepat dan Tepat Sasaran

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah.

Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun.

“Kami membantu mengurangi beban administrasi Pemerintah Daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien,” kata dia.

Untuk diketahui, Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sekolah diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Sedangkan batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

Baca juga  Pemkab Landak Raih 4 Penghargaan Sertifikat Program Kampung Iklim

Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp 100.000 per peserta didik.

Untuk SD yang sebelumnya Rp 800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp 900 ribu per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp 1.100.000 dan Rp 1.500.000 per siswa per tahun.

Semakin Transparan

Jika merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler Tahun 2020, peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin optimal. Kemendikbud mengharapkan laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya.

“Karena kita sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada Sekolah dan Kepala Sekolah, maka kita juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS,” tutur Mendikbud.

“Dengan begitu, Kemendikbud bisa melakukan audit secara maksimal dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah,” tambahnya.

Kedepannya dana BOS tahap ketiga hanya dapat dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap satu dan tahap dua. Sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Dwi Bowo Raharjo

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Twitter Umumkan Fitur Super Follows, Bisa Menghasilkan Duit

Twitter Umumkan Fitur Super Follows, Bisa Menghasilkan Duit

Artikel   Bisnis   Comunity   Headline   IT   Technology
Raisa Kenalkan Film Disney ke Anak Sejak Dini

Raisa Kenalkan Film Disney ke Anak Sejak Dini

Gosip   Headline   Parenting   Selebritis   Trend
Astrid Tiar Ngakunya 5 Kali Selingkuhi Gading Marten

Astrid Tiar Ngakunya 5 Kali Selingkuhi Gading Marten

Gosip   Headline   Selebritis   Trend
IOC-Brisbane Makin Erat, Indonesia Belum Menyerah Jadi Host Olimpiade 2032

IOC-Brisbane Makin Erat, Indonesia Belum Menyerah Jadi Host Olimpiade 2032

Headline   Internasional   Kabar Arena   Nasional   News   Sorotan   Sport
Timnas Indonesia Batal Uji Coba Lawan Bhayangkara Solo FC

Timnas Indonesia Batal Uji Coba Lawan Bhayangkara Solo FC

Headline   Nasional   News   Sepak Bola   Sport
Sosialisasi PPKM, Bupati Landak: Perketat Operasi Yustisi dan Disiplin Prokes

Sosialisasi PPKM, Bupati Landak: Perketat Operasi Yustisi dan Disiplin Prokes

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   Landak   Lipsus   News   Sorotan   Video
Evaluasi Belajar Tatap Muka Kota Pontianak, Kadisdukbud: Kita Akan Perluas Jumlah Sekolah

Evaluasi Belajar Tatap Muka Kota Pontianak, Kadisdukbud: Kita Akan Perluas Jumlah Sekolah

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pendidikan   Video
5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Resmi Menjabat, Ini Pesan Gubernur Kalbar

5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Resmi Menjabat, Ini Pesan Gubernur Kalbar

Headline   Kilas Kalbar   News   Sorotan   Sospolhukam   Video
Kepala Daerah yang Baru Dilantik Diminta Camkan Pesan Ini

Kepala Daerah yang Baru Dilantik Diminta Camkan Pesan Ini

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Jangan Oplos Miras dengan Minuman Berenergi, Ini Akibatnya

Jangan Oplos Miras dengan Minuman Berenergi, Ini Akibatnya

Artikel   Headline   Kesehatan   Selebritis   Tips

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X