banner 468x60

China Langgar Kedaulatan RI di Perairan Natuna, Indonesia Layangkan Protes

Trigger Netmedia - 31 Desember 2019
China Langgar Kedaulatan RI di Perairan Natuna, Indonesia Layangkan Protes
Ilustrasi perairan Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/8). (Antara) - ()

triggernetmedia.com – Indonesia menyampaikan protes keras terhadap pemerintah China atas pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran kedaulatan oleh penjaga pantai China di Perairan Natuna.

Kementerian Luar Negeri pada Senin (30/12) siang memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes keras dan juga nota diplomatik protes atas peristiwa pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran kedaulatan oleh penjaga pantai China di Perairan Natuna.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah sebagaimana dilansir VOA Indonesia dan  suara.com, mengatakan dari sisi ketentuan hukum internasional, posisi Indonesia tidak bisa diganggu gugat dan tidak memiliki wilayah yang overlapping atau tumpang tindih dengan pihak China.

Selain itu, kata Faizasyah, tidak ada klaim yuridiksi yang berbenturan dengan negara tirai bambu itu.

Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui sembilan dash-line China (garis batas yang ditetapkan China) karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

UNCLOS adalah United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB.

Dalam pertemuan singkat itu, Dubes China, ujar Faizasyah, mencatat berbagai hal yang disampaikan Indonesia dan akan segera melaporkan ke Beijing.

“Yang pasti kita sudah menyatakan dengaan sangat tegas secara lisan dan tertulis protes kita dan arena ini wilayah teritori Indonesia tentunya kita akan meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah tersebut,” kata Faizasyah.

Ditambahkannya bahwa untuk kawasan Natuna, Indonesia tidak ada masalah isu perbatasan dengan negara mana pun, termasuk China. Wilayah nasional Indonesia, termasuk wilayah laut dan sebagainya, bersandar pada hukum internasional atau UNCLOS.

Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi koordinasi erat dengan dengan TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) guna memastikan tegaknya hukum di ZEE.

Kepala Badan Keamanan laut Republik Indonesia (Bakamla) Laksamana Madya Bakamla A. Taufik R. membenarkan adanya kapal asing yang berasal dari Vietnam dan China memasuki perairan Natuna di kepulauan Riau.

Surat kabar “The Jakarta Post” hari Minggu (29/12) mengutip keterangan Bakamla yang mengatakan “antara tanggal 19 hingga 24 Desember setidaknya 63 kapal ikan dan kapal penjaga pantai China telah memasuki perairan Natuna di Kepulauan Riau, tanpa ijin.” Taufik mengatakan puluhan kapal penjaga pantai China mengawal kapal-kapal nelayan trasiional yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan, yang diklaim China sebagai bagian dari kawasan perikanan tradisionalnya.

Bakamla telah menginformasikan hal ini kepada Kementerian Luar Negeri sehingga dapat diambil langkah-langkah diplomatik yang tepat.

Bangun Santoso

Tinggalkan Komentar

Terkini

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Neraca Dagang Surplus 16 Kali Berturut-turut, Tapi Kemenkeu Ingatkan Ini

Neraca Dagang Surplus 16 Kali Berturut-turut, Tapi Kemenkeu Ingatkan Ini

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Pemerintah Perpanjangan Diskon Pajak Beli Mobil Baru Hingga Akhir Tahun

Pemerintah Perpanjangan Diskon Pajak Beli Mobil Baru Hingga Akhir Tahun

Bisnis   Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Otomotif   Sorotan
Kapolri Ditegur Jokowi karena Berlebihan ke Mahasiswa UNS, Pengamat: Siap Reshuffle

Kapolri Ditegur Jokowi karena Berlebihan ke Mahasiswa UNS, Pengamat: Siap Reshuffle

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com