triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan kinerja birokrasi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, tetapi momentum meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).
Dalam rotasi tersebut, Derry Gunawan dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain itu, Syarifah Welly dipercaya menjabat Camat Pontianak Timur. Pada tingkat kelurahan, Yully Wanda Sari dilantik sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, dan Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.
Edi menjelaskan, rotasi jabatan telah dipersiapkan selama beberapa bulan terakhir melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengisian jabatan yang kosong akibat pensiun, serta penyelarasan kompetensi pejabat dengan tugas yang akan dijalankan.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Ini menjadi awal untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta mampu menghadirkan inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Edi, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan transportasi, pelayanan administrasi, hingga persoalan sosial kemasyarakatan. Karena itu, aparatur dituntut memiliki kepekaan terhadap kondisi di lapangan dan mampu mengambil langkah yang cepat serta tepat.
“Jangan hanya memahami aturan, tetapi juga mampu membaca persoalan masyarakat dan mencari solusi yang efektif,” katanya.
Edi juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap program pembangunan. Setiap perangkat daerah diminta menyusun program yang memiliki dampak nyata, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, berbagai persoalan pemerintahan akan lebih mudah diselesaikan apabila dibahas secara terbuka dan dikerjakan melalui kolaborasi.
“Kalau ada persoalan jangan dipendam. Bangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama agar setiap masalah dapat diselesaikan bersama,” pungkasnya.
About Author
