Kubu Raya Jadi Pionir Penerapan BPHTB di Kalbar

  • Bagikan
banner 468x60

triggernetmedia.com – Kubu Raya menjadi kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang menerapkan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara terintegrasi melalui sistem dalam jaringan atau host to host.

Pelayanan tersebut diluncurkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (24/9).

Pelayanan BPHTB terintegrasi bertujuan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mengupayakan tidak terjadinya kebocoran-kebocoran di dalam proses pengumpulan pajak dan retribusi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dalam berbagai aspek. Salah satunya peningkatan BPHTB dengan langkah-langkah percepatan, kemudahan, dan penyederhanaan proses melalui pemanfaatan secara maksimal jaringan teknologi informasi atau by online system yang telah terpasang di kantor BBPRD Kubu Raya, Pusat Data Informasi kantor BPN/ATR, dan Bank Kalbar,” jelas Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan usai menghadiri kegiatan HUT Agraria di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat, Selasa (24/9).

Baca juga  Malam 1 Suro, Warga Lereng Merapi Tetap Gelar Ritual Sedekah Gunung

Muda menerangkan, tujuan pelayanan terintegrasi atau host to host adalah meningkatkan mutu pelayanan BPHTB ke masyarakat. Sekaligus mengoptimalkan pendapatan BPHTB yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu menurutnya demi percepatan pembangunan serta menutup peluang terjadinya fraud atau kecurangan-kecurangan dan tindakan koruptif lainnya.

“Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan kuat dari Gubernur Kalbar, Tim Korsupgah KPK, Kakanwil BPN/ATR, dan Direksi Bank Kalbar dalam bentuk komitmen bersama dan diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama oleh pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar,” sebutnya.

Baca juga  Satu Dekade Terakhir Kubu Raya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Kalbar

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya Fladona Rizola mengatakan, pelayanan terintegrasi dengan sistem dalam jaringan (online) merupakan pelayanan satu kesatuan yang mencakup tiga instansi terkait.

Ia menyebut penerapan sistem online akan memberikan kemudahan dalam peningkatan pelayanan di BPPRD.

“Langkah ini kan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sehingga ke depannya kita bisa mendekatkan diri dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rio I Ariz

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *