banner 468x60 banner 468x60

Lima Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD TA 2018, Dua Fraksi Tak Memberikan Pendapat

Trigger Netmedia - 23 Agustus 2019
Lima Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD TA 2018, Dua Fraksi Tak Memberikan Pendapat
Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra menandatangani Persetujuan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mempawah TA 2018. - ()

triggernetmedia.com – Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 secara umum dapat diterima 5 (lima) Fraksi di DPRD Kabupaten Mempawah.

Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem dan, Fraksi PKB adalah lima Fraksi-FraksiĀ  yang dapat menerima laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas realisasi APBD Kabupaten Mempawah TA 2018.

Sementara, dalam penyampaian Pendapat Fraksi tersebut, 2 (dua) Fraksi, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN, PPP dan Hanura diketahui tidak menyampaikan pendapatnya dalam agenda Paripurna DPRD Mempawah yang berlangsung pada Selasa (6/8).

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Sayuti menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah Selasa 6 Agustus 2019.

Secara umum kelima Fraksi menyampaikan Pendapat Akhirnya dengan menerima Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mempawah TA 2018 yang disampaikan Bupati Mempawah, Erlina yang diwakili Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi dalam agenda Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah sebelumnya.

Meski menyatakan menerima Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mempawah TA 2018, melalui rapat Paripurna pada Selasa malam (6/8) itu, secara menyeluruh lima Fraksi secara politik dan kelembagaan memberikan catatan penting terhadap kepala daerah.

Sejumlah catatan berupa saran dan rekomendasi dari Fraksi-Fraksi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sekaligus bahan koreksi dan evaluasi serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Ramdani menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah Selasa 6 Agustus 2019.

 

Berikut rangkuman Pendapat Akhir 4 (empat) Fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mempawah TA 2018 secara umum :

Meminta Pihak eksekutif untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh inspektorat Kabupaten Mempawah.

Pihak Eksekutif disarankan agar perubahan nomenklatur anggaran yang digunakan agar dapat disosialisasikan kepada penerima bantuan.

Hal itu dimaksudkan agar pelaporan kelak dapat lebih sesuai dengan yang diharapkan.

Berkenaan dengan temuan dana bergulir LUEP, legislatif menyetujui saran yang disampaikan oleh Badan Anggaran, yakni agar dilakukan pengkajian akar permasalahannya, dan solusi yang terkendala dapat segera dilakukan upaya penyelesaian.

Fraksi-Fraksi di DPRD juga menyoroti katagori “sakit” yang disematkan kepada PDAM Tirta Galaherang. Maka upaya penyehatan kembali merupakan hal yang memang mutlak harus dilakukan dan harus menjadi skala prioritas utama. Karena tidak hanya instansi pemerintah yang membutuhkan PDAM, akan tetapi sebagian besar masyarakat Kabupaten mempawah Membutuhkannya.

Juru bicara Fraksi Partai NasDem, Darwis Harafat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Patai NasDem kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah, Selasa 6 Agustus 2019.

Dibutuhkan upaya penyehatan terhadap PDAM Tirta Galaherang merupakan upaya dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Mempawah dalam hal pengadaan air bersih sekaligus penguatan menjaring potensi sumber PAD Kabupaten Mempawah.

Fraksi-Fraksi juga berpendapat mengenai kewenangan pengelolaan tambang galian C, perlu untuk memperjelas mengenal regulasi sinkronisasi.

Fraksi PDIP berpendapat galian C harus ada kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, mengingat dampak rusaknya badan jalan raya Kabupaten Mempawah. Sehingga perlu adanya regulasi kewenangan kabupaten terhadap pengelolaan tambang galian C itu.

Fraksi Fraksi juga menyoroti berkenaan dengan temuan keberadaan PT Mempawah Mandiri. Fraksi Fraksi mendorong pihak eksekutif untuk sesegera mungkin menyusun Raperda tentang pencabutan PT Mempawah Mandiri dari BUMD milik Kabupaten Mempawah.

Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan, Rusli Abdullah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah, Selasa 6 Agustus 2019.

Selain itu, Fraksi Fraksi Dewan juga meminta Kepala Daerah dan OPD terkait melakukan optimalisasi potensi PAD sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 terhadap potensi-potensi pajak yang tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Hal tersebut dinilai penting. Sebab, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah merupakan kabupaten yang tingkat ketergantungannnya sebesar 92,67 persen dalam kacamata anggaran.

Mengenai Gedung Mempawah Convention Centre (MCC) dan Rumah Melayu yang sampai saat ini masih belum difungsikan.

Pengelolaan halaman pada Gedung MCC yang terkendala pembebasan lahan yang mana tidak adanya kecocokan harga diantara Pemda dan pemilik.

Namun, pada prinsipnya baik gedung MCC maupun Rumah Melayu sudah sangat memungkinkan untuk dioperasionalkan.

Juru bicara Fraksi Partai PKB, M. Bukhori menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Patai PKB kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah, Selasa 6 Agustus 2019.

Terkait Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit yang pelaksanaannya telah sesuai dengan master plan, Fraksi Fraksi Dewan sangat mengapresiasi usaha Pemerintah Kabupaten Mempawah yang benar-benar serius dalam penanganan pembangunan tersebut dan sudah dilaksanakan prosesi peletakan batu pertama pada tanggal 30 Juli 2019.

Kedepannya pembangunan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.

Terkait Pembangunan GOR untuk acara MTQ di Kabupaten Mempawah. Fraksi Fraksi Dewan menilai hal tersebut bukan masalah yang berarti. Sebab Kabupaten Mempawah adalah tuan rumah MTQ tingkat Provinsi saat itu, sehingga pembangunan dan pemanfaatan GOR tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin dan agar dapat dibayarkan pada ABT APBD 2018.

Berkenaan dengan kebersihan dan pengamanan di RSU dr. Rubini, Fraksi-Fraksi Dewan menilai hal tersebut merupakan kewenangan outsourching.

Fraksi Partai Golkar menyarankan agar rekruitmen tenaga kerja diutamakan untuk anak-anak daerah asal Kabupaten Mempawah. Dengan begitu tingkat pengangguran juga dapat dikurangi. Namun, hal tersebut tetap memperhatikan kualitas SDM yang akan direkrut.

Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah, Ruspandi.

Terkait temuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terkait tidak terealisasinya anggaran sebesar Rp1,6 Milyar untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru PNS daerah.

Ada beberapa hal yang disampaiakn tidak terealisasi dengan baik, karena belum memenuhi persyaratan. Diharapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan jumlah dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Fraksi-Fraksi Dewan juga menyoroti menyoal kualitas produk dalam hal alat berat yang telah berkurang sehingga berbanding lurus dengan berkurangnya minat penyewa. Untuk itu diharapkan dinas Pekerjaan Umum dapat berkoordinasi dengan Pemda dalam mencari solusi terbaik.

Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Mempawah juga mengapresiasi progres pembangunan Pelabuhan Kijing.

Keberadaan Pelabuhan Internasional tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah. Pemerintah Kabupaten Mempawah diharapkan lebih siap.

Fraksi-Fraksi Dewan menyarankan Pemerintah Kabupaten Mempawah membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi masyarakat, meningkatkan belanja Pemerintah yang lebih produktif dan peningkatan investasi daerah agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang progresif.

Terkait belanja langsung setiap tahunnya harus lebih besar dipergunakan untuk belanja modal daripada belanja belanja barang dan jasa serta honorarium dan upah.

Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, menandatangani Persetujuan Legislatif terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap APBD TA 2018.

hal tersebut dimaksudkan agar belanja pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembentukan aset daerah, sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur publik agar lebih memadai.

Pihak eksekutif harus mampu menjaga keseimbangan antar sektor perekonomian, primer, sekunder, dan tersier melalui kebijakannya dan difokuskan untuk meningkatkan pemberdayaan sektor UMKM, sebagai manifestasi perekonomian lokal yang menyerap banyak tenaga kerja, agar sektor tersebut mampu lebih berperan dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Mempawah secara menyeluruh.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rajuini, menandatangani Persetujuan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mempawah TA 2018.

Diperlukan penyederhanaan prosedur perijinan, termasuk pengurangan jumlah waktu, prosedur, dan biaya perijinan di pusat dan daerah serta transparansi proses perijinan secara konsisten dan menyeluruh di pusat dan daerah.

Perlu dibuat regulasi seperti produk hukum daerah tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya sebagai penunjang visi dan misi RPJMD berkaitan dengan pembentukan Character Building – Nasionalis – Religius dan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan penerapan serta mekanisme penganggaran oleh berbagai pihak secara berkelanjutan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya maupun sistem pendidikan unuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rajuini, menandatangani Persetujuan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mempawah TA 2018.

Pihak eksekutif diminta mengembangkan ekonomi kreatif secara menyeluruh pada semua OPD dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menekankan pada peningkatan kapasitas pemberdayaan yang ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin.

Fraksi-Fraksi Dewan dalam Pendapat Akhir juga menekankan pentingnya pemetaan data kemiskinan per kelurahan atau lingkungan dsetiap kecamatan untuk memudahkan dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan.

 

Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

Denmark Open 2021: Fajar/Rian Kandas di Babak Perempat Final

Denmark Open 2021: Fajar/Rian Kandas di Babak Perempat Final

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Persib Permalukan PSS Sleman di Stadion Manahan

Persib Permalukan PSS Sleman di Stadion Manahan

Headline   Nasional   News   Sepak Bola   Sport   Superliga
Jelang Duel Timnas Indonesia Vs Nepal, Shin Tae-yong Keluhkan Kondisi Stadion

Jelang Duel Timnas Indonesia Vs Nepal, Shin Tae-yong Keluhkan Kondisi Stadion

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Menpora dan PSSI Diskusi Liga 1 Bisa Dihadiri Penonton, Kapan Terlaksana?

Menpora dan PSSI Diskusi Liga 1 Bisa Dihadiri Penonton, Kapan Terlaksana?

Headline   Nasional   News   Sepak Bola   Sorotan   Sospolhukam   Sport
Joe Biden Sebut Amerika Serikat Bakal Bela Taiwan Jika Diserang China

Joe Biden Sebut Amerika Serikat Bakal Bela Taiwan Jika Diserang China

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Bentrok Berdarah di Kamp Pengungsi Rohingya, 6 Orang Tewas dan 10 Lainnya Terluka

Bentrok Berdarah di Kamp Pengungsi Rohingya, 6 Orang Tewas dan 10 Lainnya Terluka

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Tak Ada Ampun, Pengemplang Dana BLBI Tak Bakal Dapat Keringanan Bayar Utang

Tak Ada Ampun, Pengemplang Dana BLBI Tak Bakal Dapat Keringanan Bayar Utang

Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pentingnya Pemetaan dan Identifikasi Titik Rawan Korupsi di Daerah

Pentingnya Pemetaan dan Identifikasi Titik Rawan Korupsi di Daerah

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Dukung Pembangunan Rumah Ibadah Lewat Bansos, Wagub Kalbar: Bantuan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Dukung Pembangunan Rumah Ibadah Lewat Bansos, Wagub Kalbar: Bantuan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   Kubu Raya   News   Sorotan   Sospolhukam
Sutarmidji: Hilangkan Sekat Perbedaan, Gunakan Pola Pikir NKRI Dalam Membangun Kalbar

Sutarmidji: Hilangkan Sekat Perbedaan, Gunakan Pola Pikir NKRI Dalam Membangun Kalbar

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com